Mentan Bangun Peternakan Ayam Petelur Baru di Daerah dengan Harga Telur Tinggi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana strategis pemerintah untuk membangun peternakan ayam petelur baru di berbagai wilayah di Indonesia yang masih mencatatkan harga telur di atas Harga Acuan Pembelian (HAP). Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga dan memastikan kecukupan pasokan telur nasional.

Pemetaan Daerah dengan Harga Telur Tertinggi

Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daerah-daerah dengan harga telur yang masih tinggi. Daerah-daerah inilah yang akan menjadi prioritas untuk pengembangan peternakan ayam petelur baru. Tujuannya adalah untuk mendekatkan lokasi produksi dengan pusat konsumsi, sehingga distribusi lebih efisien dan harga dapat lebih stabil serta merata di seluruh Indonesia.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kebutuhan Telur

Kebutuhan telur ayam ras nasional mengalami peningkatan signifikan, didorong oleh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah. Amran membeberkan bahwa program MBG membutuhkan pasokan telur sekitar 700.000 ton. Selain itu, kebutuhan untuk ayam pedaging juga meningkat menjadi 1,1 juta ton. Peningkatan permintaan ini menjadi dasar perlunya penguatan ekosistem peternakan nasional.

Daftar Provinsi dengan Harga Telur di Atas HAP

Berdasarkan data Bank Indonesia, beberapa provinsi masih mencatat harga telur ayam ras segar di atas HAP peternak sebesar Rp 26.500 per kg. Provinsi-provinsi tersebut antara lain:

• Sumatera Barat
• Sumatera Selatan
• Banten
• DI Yogyakarta
• Lampung
• Jawa Tengah
• Jawa Timur

Harga di daerah-daerah ini masih berkisar antara Rp 28.000 hingga Rp 29.900 per kilogram.

Manfaat Jangka Panjang: Lapangan Kerja dan Perekonomian Rakyat

Program pengembangan ekosistem peternakan ayam ini tidak hanya bertujuan untuk stabilisasi harga. Amran memperkirakan bahwa pembangunan ini berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1,4 juta orang. Ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, khususnya di tingkat desa, yang sejalan dengan konsep ekonomi Pancasila yang dicanangkan pemerintah.