Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan pada Juni 2026 untuk pertama kalinya dalam 72 bulan berturut-turut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa defisit sebesar USD 1,61 miliar itu terutama dipicu oleh lonjakan impor minyak dan gas (migas) seiring kenaikan harga minyak dunia.
“Tentu kalau kita lihat neraca non-migas kan masih positif, sekitar USD 2 jutaan ya. Kemudian yang meningkat itu neraca dari sektor migas, karena impor migas kelihatan angkanya naik,” kata Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).
Menurut Airlangga, kenaikan harga minyak global berdampak langsung pada nilai impor migas. Meskipun ekspor komoditas utama seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferroaloy masih stabil, tekanan dari sisi impor migas cukup kuat. “Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire perdamaian itu kita lihat lagi, sebulan, dua bulan,” imbuhnya.
Selain migas, kenaikan harga minyak juga mendorong naiknya biaya impor bahan baku petrokimia, yang merupakan turunan minyak. Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan kebijakan pembebasan bea masuk sementara bagi produk petrokimia selama enam bulan. Airlangga menyebut kebijakan itu telah rampung dan tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Dan itu kan juga sundulannya ke inflasi, dan inflasi juga relatif sama bulan kemarin masih sekitar tigaan (persen),” katanya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meredam tekanan inflasi, terutama pada harga barang yang tidak diatur pemerintah (non-administered price).
Airlangga juga menanggapi soal melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga bahan baku dan daya beli masyarakat. Pemerintah telah menggulirkan sejumlah stimulus, antara lain bantuan beras 10 kilogram selama tiga bulan bagi masyarakat hingga kelompok desil keempat. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan juga dilanjutkan.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan program bantuan bagi 150 ribu lulusan baru untuk memperoleh pekerjaan selama enam bulan dengan biaya honor ditanggung pemerintah. Selain itu, terdapat program pelatihan vokasi bagi 250 ribu orang, termasuk 50 ribu pekerja yang terkena PHK untuk mengikuti retraining dan reskilling. “Ya kita berharap dengan adanya bantuan beras ini yang besarannya per bulan sekitar 330 ribu (kg) ini kan menurunkan tekanan terhadap harga pangan juga,” jelasnya.
Gangguan Supply Chain Penyebab PMI Manufaktur Kontraksi
Airlangga menilai kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2026 dipicu oleh terganggunya rantai pasok global. PMI manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level kontraksi 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei 2026.
“Itu terkait dengan supply chain, jadi supply chain sangat terganggu,” kata Airlangga. Ia mengatakan, isu gangguan rantai pasok kini menjadi perhatian berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk OECD dan ASEAN.
Meski demikian, Airlangga memandang prospek sektor manufaktur Indonesia dalam 12 bulan ke depan masih cukup positif. “Tapi kalau kita lihat outlook 12 bulan ke depan sih relatif mereka lebih optimis,” ujarnya. Sebelumnya, PMI sempat membaik pada Mei di level 50 setelah kontraksi pada April di angka 49,1.
Artikel Terkait
90 Persen Produk Indonesia Bebas Bea Masuk ke Belarusia Usai Perjanjian Dagang Diratifikasi
Nilai Perdagangan Indonesia-Rusia Tembus Hampir USD5 Miliar Sepanjang 2025
Realisasi KUR Capai Rp147,7 Triliun, Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi
Pemerintah Klaim Ekonomi Nasional Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global