ESDM Ubah Skema Impor BBM Swasta Jadi 6 Bulan Sekali

Jakarta - Ada perubahan skema dari Kementerian ESDM soal kuota impor BBM. Kali ini, pemberian kuota bakal dilakukan dua kali dalam setahun, dengan periode berlaku selama enam bulan setiap kalinya. Tujuannya? Untuk memantau lebih jeli kebutuhan konsumsi di SPBU-SPBU swasta.

Laode Sulaeman, Dirjen Migas di kementerian tersebut, bilang aturan baru ini beda dari skema subsidi tahun 2025 lalu. Dulu, kuota impor cuma diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. Setelah itu, operator harus mengajukan lagi.

"Jadi SPBU Swasta itu kan kita belajar nih tahun 2025 kemarin. Ada yang bilang oh ini kok bulanan, oh 3 bulanan. Nah tahun ini kita sudah tetapkan 6 bulan,"

ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM.

Menurutnya, periode enam bulan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengamati dinamika konsumsi BBM. Jadi, kalau kebutuhan ternyata meningkat, bisa dipertimbangkan untuk memberikan kuota tambahan. "Intinya kenapa 6 bulan, kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi. Satu dan kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan pembaharuan perpanjangannya," tambah Laode.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia punya penjelasan lain. Skema periodik ini, katanya, sekaligus jadi pendorong agar SPBU swasta tak selamanya bergantung pada impor. Harapannya, ke depan mereka bisa membeli BBM langsung dari PT Pertamina.

Namun begitu, Bahlil mengakui bahwa kapasitas produksi Pertamina saat ini masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Khususnya untuk BBM beroktan tinggi macam RON 92, 95, atau 98 yang banyak dipasok ke SPBU swasta.

"Selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan,"

tegas Bahlil saat ditemui di kantornya.

Jadi, skema dua kali setahun ini seperti langkah tengah. Di satu sisi, impor masih diperlukan untuk menutupi kekurangan. Di sisi lain, ada upaya perlahan untuk mengurangi ketergantungan itu sendiri.