Gelombang Jual Saham Konglomerasi Menyapu Bursa, MSCI Jadi Biang Kerok

Pasar saham kita lagi ramai dengan satu isu yang bikin para investor, terutama yang main di saham-saham besar konglomerasi, agak deg-degan. Penyebabnya? Rencana perubahan aturan main dari MSCI, lembaga penyusun indeks global yang sangat diperhitungkan itu. Mereka berencana mengubah cara menghitung free float, dan dampaknya langsung terasa di lantai bursa.

Lihat saja saham Bumi Resources (BUMI) dan Petrosea (PTRO). Dua saham ini sebelumnya malah digadang-gadang punya peluang masuk indeks MSCI. Nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan jual datang bertubi-tubi. Dalam sepekan hingga Selasa (27/1) kemarin, BUMI anjlok 18,36% ke level Rp338. PTRO bahkan lebih parah, terpangkas 32,81% ke posisi Rp8.550 per lembar saham. Cukup tajam, bukan?

Dari sisi arus dana, pola yang muncul menarik. Investor asing tercatat melakukan net sell besar-besaran di BUMI, mencapai Rp1,67 triliun di pasar reguler. Namun begitu, di saham PTRO mereka justru masih membeli bersih senilai Rp327,29 miliar pada periode yang sama. Tampaknya, respon mereka terhadap kedua saham ini tidak seragam.

Gelombang tekanan itu ternyata menular. Saham-saham sejenis dari berbagai grup konglomerasi ikut merasakan dampaknya. Mulai dari Grup Bakrie, Salim, Barito milik Prajogo Pangestu, sampai kelompok usaha Happy Hapsoro, semuanya ikut terimbas sentimen negatif ini.

Lantas, apa hubungannya dengan MSCI? Pengamat pasar modal Michael Yeoh mencoba menjelaskan kekhawatiran pasar.

“Kalau nanti tanggal 30 Januari MSCI benar-benar memberlakukan kepemilikan korporasi sebagai non-free float, ya otomatis saham-saham konglomerasi itu akan sulit mencapai batas ambang untuk masuk indeks,” ujar Michael, Selasa lalu.

Menurutnya, rencana perubahan ini bikin para investor, khususnya asing, jadi lebih hati-hati. Mereka mulai bersikap defensif, tidak hanya terhadap saham yang berpotensi masuk, tapi juga yang sudah jadi konstituen indeks.

Di sisi lain, Michael bilang fenomena seperti ini sebenarnya bukan barang baru. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di India pada 2023.

“Waktu itu ada enam saham di indeks NIFTY yang keluar. Tapi menariknya, di akhir tahun justru delapan saham yang masuk kembali,” katanya.

Dari situ, ia menilai tekanan yang terjadi sekarang lebih bersifat struktural. Artinya, butuh waktu untuk penyesuaian dan tidak akan selesai dalam semalam.

Semua ini berawal dari pengumuman MSCI pada akhir Oktober tahun lalu. Mereka sedang menjajaki penggunaan data Monthly Holding Composition dari KSEI sebagai acuan tambahan menghitung free float saham Indonesia. Data KSEI dianggap lebih lengkap karena mencakup kepemilikan di bawah 5% dan klasifikasi pemegang saham, berbeda dengan laporan BEI yang hanya mewajibkan laporan untuk kepemilikan di atas 5%.

Inti usulannya begini: MSCI berencana menentukan free float berdasarkan nilai terendah antara hasil hitungan metodologi lama mereka dan estimasi pakai data KSEI. Dalam skenario berbasis KSEI, saham script plus kepemilikan oleh korporasi dan kategori 'others' akan dianggap sebagai non-free float. Ada juga opsi lain, di mana hanya saham script dan kepemilikan 'korporasi' saja yang dikategorikan non-free float, tanpa menghitung kategori 'others'.

Rencana ini tentu saja memicu kekhawatiran. Banyak yang takut bobot saham-saham besar di indeks MSCI bakal menyusut drastis.

MSCI sudah menutup masa masukan publik pada 31 Desember 2025. Sekarang, pasar sedang menunggu-nunggu. Hasil konsultasi dijanjikan akan diumumkan sebelum 30 Januari 2026 mendatang. Kalau benar disetujui, perubahan metodologi baru ini bakal diterapkan pada review indeks Mei nanti.

Jadi, situasinya masih menegangkan. Semua mata tertuju pada keputusan MSCI dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, pasar seperti sedang menahan napas, menunggu kejelasan aturan baru yang bisa mengubah peta permainan.