Jembatan Melaka-Dumai: Antara Ambisi Malaysia dan Kekhawatiran di Indonesia

Wacana jembatan penghubung Melaka dan Dumai kembali mencuat. Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tampaknya serius kali ini. Mereka bahkan sudah menyiapkan anggaran khusus, sekitar RM 500 ribu atau setara Rp 2 miliar lebih, untuk mendanai studi kelayakan. Tujuannya jelas: mengkaji aspek teknis, ekonomi, dan logistik dari mega proyek yang membentang sepanjang 47 kilometer itu.

Namun begitu, antusiasme itu tak sepenuhnya disambut hangat di Indonesia. Bagi sejumlah pengamat, rencana ini justru menyimpan sejumlah kekhawatiran yang tidak main-main.

Yayat Supriatna, seorang pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti, melihat ada ketimpangan yang menganga. Menurutnya, Malaysia bisa jadi pihak yang paling diuntungkan. Alasannya sederhana: negeri jiran itu punya banyak investasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera, khususnya di Riau dan Jambi.

"Kalau jembatan jadi, sawit setengah jadi bisa dengan mudah dibawa ke Malaysia untuk diolah jadi produk akhir. Mereka kan sudah punya industrinya yang siap," kata Yayat.

Ia melanjutkan, "Alhasil, nilai tambah dari pengolahan itu tidak kita dapatkan di sini. Yang terjadi justru ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur. Ini yang harus diwaspadai."

Bagi Yayat, perhitungan proyek semacam ini tidak boleh hanya dilihat dari kacamata ekonomi semata. Ada hal lain yang lebih pelik, seperti masalah keamanan dan arus migran.

"Jangan sampai nanti aturan masuk ke Malaysia ketat, sementara ke Indonesia longgar. Bisa kacau. Jadi pendekatannya harus holistik, mencakup politik dan keamanan juga," tegasnya.

Ia juga menyayangkan kurangnya antusiasme Indonesia. Sebaliknya, Malaysia terlihat jauh lebih bersemangat. "Mereka sudah tahu kelemahan kita di mana. Sementara kita, mapping-nya saja belum jelas, mau pakai skema B2B atau pemerintah ke pemerintah. Wacananya sendiri sebenarnya sudah lama beredar," ujar Yayat.

Pendapat senada datang dari Muhammad Syaifullah, pengamat transportasi. Ia menyoroti soal pembiayaan dan lalu lintas. "Traffic-nya belum tentu tinggi, jadi butuh dukungan pemerintah yang kuat untuk membuatnya feasible. Sumber dananya dari mana, loan atau patungan, itu juga masih pertanyaan besar," jelas Syaifullah.

Di sisi lain, proyek ambisius ini juga berpotensi mengganggu lalu lintas padat di Selat Melaka, jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk. Meski demikian, Syaifullah bilang proyek ini tetap mungkin terwujud. "Asalkan Indonesia punya rencana dan komitmen nyata untuk mengembangkan kawasan seperti Bengkalis dan Riau," tambahnya.

Rencana ini pun tak lepas dari kritik di internal Malaysia sendiri. Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, misalnya, mempertanyakan kelayakan dan tujuan sesungguhnya dari pembangunan jembatan tersebut.

Di Indonesia, pembahasan sudah mulai bergulir. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, bersama universitas teknik Malaysia, telah menggelar diskusi kelompok terpumpun beberapa waktu lalu. Mereka membahas berbagai aspek kelayakan proyek, mulai dari finansial, lingkungan, hingga tata kelola.

Toharudin, Asisten Perekonomian Pemkab Bengkalis, menyatakan dukungan penuh terhadap studi kelayakan ini.

"Kami mendukung penuh. Ini upaya memperkuat konektivitas dan membuka jalur strategis baru untuk percepatan ekonomi masyarakat pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai," ujarnya.

Jadi, meski di atas kertas menjanjikan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, jalan menuju jembatan Melaka-Dumai masih dipenuhi tanda tanya. Antara peluang dan kerugian, semuanya masih perlu dikalkulasi dengan sangat hati-hati.