Anggota DPR Minta Pemerintah Perkuat Strategi Karhutla di Kalimantan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah untuk memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menekankan bahwa upaya pemadaman api saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan skenario menghadapi potensi kebakaran berulang hingga kondisi cuaca membaik.

Menurut Hetifah, karhutla kini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. "Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/8).

Data Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan signifikan jumlah titik panas (hotspot) di Kalimantan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Angka ini melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif, selama 17-19 Agustus 2026, total hotspot di tiga provinsi tersebut mencapai 750 titik.

Sementara itu, Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan karhutla. Berdasarkan data BPBD setempat per 19 Agustus, terdapat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di Kabupaten Kutai Barat saja, ada 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar 415,51 hektare.

Hetifah, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, menyatakan keprihatinannya. "Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak," tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan karhutla, namun mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat terdampak. "Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan," kata Hetifah.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah-daerah yang mengalami peningkatan karhutla. "Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman," ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, saya akan terus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar penanganannya cepat, berbasis data, dan keselamatan warga menjadi prioritas," sambung Hetifah.

Hetifah juga menyoroti kondisi cuaca yang masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan perkiraan BMKG, sebagian wilayah Kalimantan masih minim pertumbuhan awan, sementara musim hujan diperkirakan baru datang sekitar pertengahan Oktober. "Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik," pungkasnya.