Karhutla Meluas di Kalimantan, DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Luar Biasa

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia mengingatkan agar bencana serupa krisis 1997-1998 tidak terulang.

"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," kata Alex kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Saat ini, karhutla telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Kondisi itu diperparah cuaca kering akibat fenomena El Nino.

Berdasarkan data BNPB pada Rabu (19/8), total 1.487 titik panas (hotspot) tersebar di seluruh Kalimantan. Rinciannya, 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Timur, 34 di Kalimantan Selatan, dan 17 di Kalimantan Utara.

"Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," terang Alex.

Sejumlah pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat akibat karhutla. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.

Karhutla juga telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai menjadi wilayah dengan dampak terparah.

Di Arut Selatan terdapat 98 kejadian yang membakar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai terdapat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.

"Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," ujar Alex.

Alex menilai evaluasi kebijakan karhutla di Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Selain itu, menurutnya, sistem peringatan dini berbasis satelit juga harus ditingkatkan akurasinya.

"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," tuturnya.

Penanganan karhutla tak cukup dilakukan dalam jangka pendek. Alex menegaskan mitigasi perlu diarahkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.

Sementara itu, kondisi kualitas udara di Palangka Raya turut menjadi perhatian. Indeks kualitas udara (AQI) di wilayah tersebut mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 dan masuk kategori berbahaya.

Pekatnya asap juga berdampak langsung terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.

Kabut asap juga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di Banjarbaru. Dinas Pendidikan menunda jam masuk TK, SD, dan SMP hingga pukul 09.00 Wita.