Kekeringan Melanda, Mahakam Ulu Tetapkan Status Siaga Darurat

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menetapkan status siaga darurat menyusul kekeringan yang telah berlangsung hampir satu bulan. Kondisi ini mulai mengganggu distribusi kebutuhan pokok serta akses transportasi masyarakat.

Status tersebut berlaku mulai 19 Agustus 2026 untuk sementara satu minggu ke depan. Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala untuk menentukan langkah selanjutnya.

Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan keputusan ini diambil karena dampak kekeringan semakin dirasakan, terutama di dua kecamatan yang aksesnya sulit, yakni Long Apari dan Long Pahangai.

"Karena kondisi ini sudah cukup panjang dan berdampak kepada masyarakat, pemerintah menetapkan status siaga darurat mulai 19 Agustus. Untuk sementara status ini berlaku satu minggu ke depan dan akan kami evaluasi sesuai kondisi," kata Agus, Kamis (20/8).

Hujan hampir tidak turun selama sebulan terakhir di wilayah ini. Akibatnya, debit Sungai Mahakam terus menyusut, membuat kapal besar yang biasa menjadi moda utama transportasi dan distribusi barang tidak lagi bisa melintas di sejumlah bagian sungai. Masyarakat kini terpaksa menggunakan perahu kecil untuk beraktivitas dan bepergian antarkawasan.

Kondisi paling berat terjadi di Long Apari dan Long Pahangai. Kedua kecamatan ini masih mengandalkan jalur sungai karena akses jalan darat yang terbatas. "Long Apari masih harus menggunakan jalur sungai. Ketika sungai surut seperti sekarang, otomatis distribusi dan mobilitas masyarakat menjadi terganggu," ujarnya.

Dampak lain yang tak terhindarkan adalah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Agus menyebut harga beras yang sebelumnya sekitar Rp600 ribu untuk 25 kilogram kini bisa mencapai Rp1 juta. Bahan bakar minyak juga ikut naik; pertalite dengan pasokan terbatas bisa mencapai Rp35 ribu per liter di wilayah tertentu.

"SPBU juga terbatas dan perjalanan menuju wilayah tersebut cukup sulit. Jadi ada keterlambatan distribusi yang kemudian berpengaruh terhadap harga," jelas Agus.

Langkah Penanganan

Untuk mengantisipasi dampak lebih jauh, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Dinas Ketahanan Pangan telah menjalankan gerakan pangan murah untuk menekan kenaikan harga. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah karena kendala utama tetap pada distribusi barang ke wilayah terpencil.

Agus menegaskan, penetapan status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan penanganan, termasuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. "Gerakan pangan murah sudah dilakukan untuk membantu masyarakat. Tetapi memang belum cukup karena persoalan distribusi ke wilayah yang aksesnya sulit masih menjadi kendala," katanya.

Selain pangan, pemerintah juga memantau kesehatan masyarakat. Menyusutnya debit air sungai membuat ketersediaan air bersih menjadi perhatian, ditambah udara kering dan munculnya asap di sejumlah wilayah.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca. Jika hujan belum turun dan dampak kekeringan meluas, status siaga darurat bisa dievaluasi dan langkah penanganan disesuaikan. Agus meminta masyarakat tetap tenang namun waspada, serta menghemat penggunaan air.

"Kami mengimbau masyarakat jangan panik dan tetap waspada. Pemerintah akan berupaya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak," tegasnya.

Pemerintah juga berharap pembangunan dan penyambungan akses jalan menuju kecamatan yang masih terisolasi dapat segera dilakukan. Infrastruktur darat dinilai penting agar distribusi kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi Sungai Mahakam.