Pemerintah resmi mengumumkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. Baik pendapatan maupun belanja negara diusulkan naik pada tahun depan.
Dalam dokumen yang disampaikan di hadapan DPR, Jumat (14/8/2026), pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik 6,6 persen dari sebelumnya Rp3.842,7 triliun.
Dengan postur tersebut, pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp671,2 triliun, atau defisit setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit dalam APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mewujudkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," kata Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Senayan, Jakarta.
Secara umum, arsitektur RAPBN 2027 tetap didesain ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan tema "Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat".
Presiden menekankan pentingnya sinergi yang lebih solid pada tahun depan antara kebijakan fiskal, moneter, keuangan, serta Danantara. Transformasi ekonomi pada aktivitas yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat.
"Program-program unggulan harus berjalan efektif, program perlindungan sosial harus andal, pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan, dan dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat," ujarnya.
Di sektor politik, Prabowo juga mendorong harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang lebih kokoh. Selain itu, dia menegaskan penegakan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.