Mendagri: Inflasi Juli 2026 Terjaga di 2,88%, Sesuai Target Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa inflasi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan (year-on-year), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,34%.

"Tapi good news-nya, rilis minggu lalu oleh Kepala BPS Ibu Winny, itu inflasi kita terjaga sangat baik di tengah gejolak geopolitik yang tidak ringan, ya. Terjaga di angka 2,88%, turun dari angka 3,34% year-on-year di bulan yang lalu," kata Tito usai kegiatan Sinkronisasi Layanan BPHTB, Layanan Pertanahan serta Integrasi Data Perpajakan dan Pertanahan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8).

Tito menilai angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1%. Dengan demikian, inflasi nasional masih berada dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Menurut Tito, tingkat inflasi tersebut dinilai relatif seimbang bagi produsen maupun konsumen.

"Di bulan Juli 2,88% itulah sesuai target pemerintah, ideal. 2,5% plus minus 1%, 1,5% sampai 3,5%. Ini angka yang berimbang menyenangkan petani, produsen, nelayan, pabrik, dan juga menyenangkan konsumen karena enggak terlalu berat," ujar Tito.

"Meskipun kita lihat memang ada daerah-daerah di atas 3,5% tadi sudah kita sampaikan," lanjutnya.

Beberapa komoditas yang masih menjadi perhatian yakni cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Tito mengatakan sejumlah komoditas yang sebelumnya mengalami kenaikan mulai menunjukkan kondisi yang lebih terkendali. Salah satunya bawang putih yang sebelumnya hampir dua bulan berada di posisi teratas sebagai penyumbang kenaikan harga.

"Beberapa waktu yang lalu yang naik adalah bawang putih, hampir dua bulan menempati posisi nomor satu. Sekarang bawang putih sudah terkendali, artinya distribusinya sudah lancar dari importir," jelas Tito.

Harga minyak goreng juga disebut mulai mengalami penurunan. Sementara itu, harga beras relatif stabil meski masih terdapat sejumlah daerah yang mengalami kenaikan.

Tito menyebut terdapat 108 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Namun, dari total 514 kabupaten/kota, sebanyak 306 daerah relatif terkendali dan 59 daerah lainnya justru mengalami penurunan harga beras.

"Jangan dipotong, ada 306 lagi daerah kan 514 kabupaten/kota yang relatif terkendali. Bahkan 59 daerah harga beras relatif turun," tegas Tito.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas, Tito mengatakan Kemendagri berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pangan Nasional. Pemerintah daerah juga diminta menggunakan data harga untuk melakukan intervensi, termasuk melalui operasi pangan, guna menekan kenaikan harga komoditas.

"Dan juga kepada daerah-daerahnya kita minta untuk kita share datanya untuk mereka melakukan aksi juga untuk menekan, bisa dengan operasi pangan ataupun yang lain," tutup Tito.