Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD DIY mempercepat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih dan kerentanan lingkungan. Kondisi cuaca tahun ini dinilai lebih kompleks karena dipengaruhi angin muson Australia yang menyebabkan suhu lebih dingin, fenomena yang dikenal sebagai bediding dan berdampak pada kesehatan warga.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa cuaca saat ini sangat tidak menentu. "Cuaca kali ini nih gado-gado, campur-campur. Musim kemarau tapi juga masih disertai ada sedikit-sedikit hujan juga," ujarnya dalam diskusi "Ngobrol Parlemen" di kanal YouTube Tribun Jogja Official, Senin (3/8). Ia menegaskan dinamika arus sungai tetap menjadi perhatian utama.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti tantangan unik Kota Yogyakarta yang memiliki lahan hijau sangat terbatas, dengan luas lahan pertanian tersisa kurang dari 16 hektar. "Problem di Kota Jogja ini unik dibanding kabupaten lain. Bernapas bukan di tengah lumpur, tapi bernapas di tengah gedung-gedung. Air juga sama," katanya. Menurutnya, sungai harus menjadi bagian integral dari upaya mitigasi bencana.
Sebagai solusi jangka panjang, Eko mengusulkan penguatan regulasi melalui program "Sungai Aman Bencana" untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari okupasi bangunan komersial. "Harapan kita ke depan, tidak hanya kampungnya yang aman, tidak hanya sekolahnya, tapi sungainya juga aman sehingga rakyat kita bisa selamat," tegasnya. Program ini akan diwujudkan dengan penanaman pohon Gayaman di sepanjang Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong.
Di sisi lain, BPBD Kota Yogyakarta menyiapkan inovasi teknologi informasi bernama "Jonet" (Jogja Connect) untuk memastikan komunikasi darurat tetap berjalan saat bencana. Nur Hidayat menjelaskan, "Ke depan kami punya program namanya Jonet. Di dalamnya ada Si Gabil (Sistem Integrasi Gelombang Alat Komunikasi Wilayah), karena satu-satunya alat komunikasi (saat darurat) itu kan radio." Ini menjadi antisipasi atas kerentanan jaringan internet saat gempa bumi.
Untuk peringatan dini, pemerintah telah memasang 35 unit Early Warning System (EWS) di sepanjang aliran sungai di Yogyakarta. Nur menekankan pentingnya alat ini sebagai langkah preventif. "Peringatan dini itu harus kita hadirkan di dalam suatu kawasan itu sebagai awal daripada antisipasi penyelamatan, sehingga masyarakat memiliki waktu evakuasi yang cukup," ujarnya.
Meski demikian, upaya mitigasi menghadapi kendala serius terkait anggaran. Eko Suwanto mengkritik pemangkasan dana penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat. "Pemerintah hari ini adalah pemerintah yang tidak serius memberikan dukungan anggaran kepada penanggulangan bencana. Kelihatannya duitnya sekarang ini dipangkas oleh pemerintah pusat," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa biaya edukasi dan kesiapsiagaan memang mahal, tetapi sangat krusial untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. "Anggaran pencegahan itu mahal. Anggaran untuk edukasi agar tidak terjadi korban meninggal pada saat bencana itu memang mahal karena menyangkut simulasi dan peralatan," jelasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Nur Hidayat mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema gotong-royong. "Mari kita mendinamisir ini semua dengan kegiatan apa nanti ke depan berpikir bersama-sama. Dengan keadaan yang ada, tapi jangan lupa kesiapsiagaan tetap dihadirkan," imbaunya kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menutup diskusi, pemandu acara Artika Amelia menyimpulkan bahwa upaya kolektif ini adalah investasi untuk masa depan kota. "Menjaga sungai dan lingkungan ini merupakan investasi keselamatan untuk generasi yang akan datang," pungkasnya.
