Raja-Raja Bali Datangi Istana, Tagih Janji Prabowo Soal Bandara Bali Utara

Sejumlah raja adat dan sultan dari Bali mendatangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembangunan bandara Bali Utara yang sudah dijanjikan sejak masa kampanye.

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengungkapkan bahwa masyarakat Bali Utara sudah sangat membutuhkan kepastian. Hingga lebih dari satu tahun pemerintahan Prabowo, keputusan mengenai proyek bandara itu belum juga keluar.

“Nyatanya, maaf, sudah satu setengah tahun beliau menjabat sebagai Presiden, niscaya belum turun keputusan beliau. Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu,” ujar Cokorda usai pertemuan.

Ia menegaskan, jika pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek, masyarakat ingin keputusan itu disampaikan secara terbuka. Kepastian, menurutnya, jauh lebih baik daripada membiarkan proyek menggantung tanpa kejelasan.

“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita,” ungkap Cokorda.

“Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun,” sambung dia.

Cokorda mengingatkan, komitmen pembangunan bandara Bali Utara pernah disampaikan Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di kawasan lepas Pantai Kubutambahan sebagai pintu masuk baru ke Pulau Bali. Selama ini, Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai di wilayah selatan.

Menurutnya, bandara baru akan mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Aktivitas ekonomi selama ini lebih terpusat di Bali Selatan, sementara Bali Utara tertinggal, termasuk minimnya lapangan kerja bagi generasi muda.

“Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Cokorda juga menegaskan bahwa pembangunan bandara Bali Utara tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek sepenuhnya akan dibiayai investor swasta sehingga tidak membebani fiskal pemerintah.

“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN,” papar dia.

“Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” kata Cokorda.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, mengatakan kedatangan para raja, sultan, dan tokoh adat ke Istana merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar pembangunan dapat dimulai demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita datang untuk menagih janji, untuk itu kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang terdiri dari raja, sultan, para penerus, termasuk juga para ketua ketua lembaga adat yang berada di bawah raja, kesultanan, sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya Bapak Presiden,” ucap Mapparessa.