Pemerintah Alokasikan 80 Persen Beasiswa LPDP untuk Bidang STEM dan Industri Strategis Mulai 2026

Pemerintah mengubah haluan kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan memfokuskan sekitar 80 persen penerima pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor industri strategis mulai tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi dan industrialisasi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Bidang prioritas penerima beasiswa mencakup pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, hingga manufaktur maju.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," ujar Purbaya dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Purbaya, pembangunan industri nasional harus bertumpu pada penguatan talenta. Karena itu, pemerintah tidak hanya memperkuat bidang STEM, tetapi juga mengintegrasikannya dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu syarat untuk mencapai target Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh SDM yang berkualitas, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta lahirnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi.

Selain memperkuat beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan juga mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.