Puan Desak PLN Buka Transparansi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak PT PLN (Persero) untuk membuka secara transparan penyebab dan dampak dari pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir melanda Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa akar permasalahan yang telah mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian ini harus dievaluasi secara menyeluruh tanpa terkecuali.

“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegas Puan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 22 Juni 2026.

Sebelumnya, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dipicu oleh gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium range coal) serta kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, pada hari yang sama telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sistem kelistrikan di Jawa mulai pulih dan durasi pemadaman dapat dikurangi.

Meskipun mengapresiasi langkah cepat petugas di lapangan, Puan mengingatkan bahwa pemulihan pasokan tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia secara khusus meminta PLN untuk memitigasi dampak terhadap kelompok masyarakat dan sektor yang paling dirugikan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri, rumah sakit, serta pelayanan publik.

Pemadaman yang panjang dan berulang dinilai sangat menghantam produktivitas ekonomi kerakyatan. Puan menyoroti kerugian yang dialami pedagang kecil, seperti rusaknya bahan dagangan akibat freezer mati, hingga ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah yang mencair. Pekerja yang mengandalkan internet dari rumah pun turut menjadi korban.

“Bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan,” papar Puan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa insiden ini memperlihatkan kerentanan infrastruktur energi nasional. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki generator cadangan, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil menjadikan listrik PLN sebagai satu-satunya sumber energi.

Ketua DPR tersebut berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. “Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Kami berharap ada evaluasi besar-besaran agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.