Presiden Prabowo Panggil Direksi PLN dan Menteri ESDM Bahas Pemadaman Listrik Bergilir

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) beserta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/6/2026), guna membahas persoalan pemadaman listrik bergilir yang belakangan melanda sejumlah wilayah. Pertemuan itu menjadi respons cepat pemerintah atas gangguan distribusi tenaga listrik yang dikeluhkan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan, Bahlil memaparkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kelistrikan nasional. Salah satu temuan krusial yang diungkap adalah ketimpangan antara kebutuhan batu bara PLN dengan realisasi pasokan dari perusahaan tambang. “Total konsumsi batu bara PLN setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, secara kontraktual seharusnya tidak ada persoalan karena volume yang telah diperjanjikan mencapai 134 juta ton per tahun, sementara tahun anggaran baru berjalan enam bulan. Namun, kendala justru muncul pada spesifikasi teknis bahan bakar. “Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya. Kondisi ini menyebabkan proses pencampuran batu bara di pembangkit tidak berjalan optimal sehingga mengganggu pasokan listrik.

Pemerintah, kata Bahlil, telah mengambil langkah konkret untuk membantu PLN memulihkan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan tim pengadaan batu bara yang melibatkan lintas institusi. “Tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” ujar Bahlil. Tim ini bertugas mengawal proses pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah terulangnya gangguan serupa di masa depan.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah juga meminta PLN untuk segera melakukan perawatan atau maintenance secara menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan. “Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada seluruh kementerian terkait agar segera mengambil langkah terukur guna memastikan pelayanan listrik berjalan optimal. “Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil menirukan instruksi presiden.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas solusi jangka pendek atas pemadaman listrik, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai bahwa pasokan listrik yang andal merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah pengawasan dan perbaikan yang telah disepakati, diharapkan masyarakat dapat segera menikmati kembali layanan listrik yang stabil dan berkualitas.