PUAN Genjot Kaderisasi Perempuan demi Penuhi Kuota 30 Persen Caleg

Organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN), Perempuan Amanat Nasional (PUAN), mulai menggenjot kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan. Langkah ini merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Konsekuensinya, partai yang gagal memenuhi ketentuan tersebut berisiko gugur sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang tidak patuh.

Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam mengejar target tersebut. “Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN (Zulkifli Hasan). Jadi kita akan gas terus, gaspol,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela pelantikan DPP PUAN di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6). Dalam kesempatan tersebut, Farah memaparkan sejumlah strategi yang telah disiapkan. Salah satunya adalah pembentukan sekolah politik bagi kader perempuan PAN.

Menurut Farah, sekolah politik ini dirancang untuk membekali kader yang berminat maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029. “Saya sudah punya rencana akan membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN, yang mana langsung straight to the point belajar strategi politik. Sehingga, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif di 2029 bisa kita kaderisasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Farah menilai persiapan sejak dini sangat penting. Hal ini tidak hanya demi memenuhi ambang batas keterwakilan perempuan, tetapi juga untuk meningkatkan jumlah kader perempuan yang duduk di DPR maupun DPRD. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai.

“Kalau kami optimis ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan, oleh karena itu kita akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kita akan terus maraton sampai 2029 nanti dari sekarang,” pungkasnya.

Pelantikan DPP PUAN tersebut turut dihadiri Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto; Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno; serta sejumlah elit PAN lainnya.