Zulhas soal Sawit dan Padi: Kritik Ekonomi Pasar, Bukan Ajakan Ganti Lahan

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang viral di media sosial, "Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit," memicu kesalahpahaman di publik. Banyak yang menilai pemerintah mendorong petani meninggalkan budidaya padi. Namun, Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Slamet Ariyadi menegaskan bahwa narasi tersebut tidak utuh dan menyesatkan.

Menurut Slamet, ucapan Zulhas disampaikan dalam pidato pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan, Selasa (4/8). Dalam pidato itu, Zulhas tidak mengajak petani mengganti lahan padi dengan sawit, melainkan mengkritik cara pandang ekonomi pasar bebas yang dianut pada masa pascareformasi.

"Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Bahkan, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Zulhas menggunakan contoh sawit untuk menggambarkan logika lama, di mana jika produksi beras kurang menguntungkan, kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor dengan keuntungan dari komoditas lain. "Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit," paparnya.

Slamet menekankan bahwa Zulhas tidak sedang menyuruh petani membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. "Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan tinggi pada impor beras," imbuhnya.

Dalam pidatonya, Zulhas justru menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan. Pemerintah menilai swasembada pangan menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme untung-rugi pasar.

"Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan," tegasnya.

Data menunjukkan Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, di era pemerintahan Presiden Prabowo, arah kebijakan pangan ditegaskan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. "Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," tegasnya.

Slamet mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar di media sosial tanpa melihat konteks lengkapnya.