BGN Hentikan Bantuan Makan Bergizi Gratis untuk 76 Sekolah di Jawa, Alihkan ke Daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan ulang sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi prioritas. Sekolah-sekolah tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri, sehingga intervensi pemerintah dianggap tidak lagi diperlukan.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat. Tujuannya adalah agar program MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari negara. "Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Agustina, total siswa penerima manfaat dari 76 sekolah tersebut mencapai 39.352 orang. Namun, berdasarkan sejumlah indikator yang disusun BGN, sekolah-sekolah itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya tanpa bantuan program pemerintah. "Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," jelasnya.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Sasaran baru mencakup anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Agustina.

Meski demikian, data yang dirilis BGN masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pemutakhiran yang terus berlangsung. BGN saat ini masih melakukan verifikasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi. "Angka di atas masih terus akan kami perbaharui. Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data," ujar Agustina.

Agustina menegaskan bahwa sekolah atau siswa yang berasal dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Langkah ini diambil agar program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. "Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi, mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," pungkasnya.