Trump Akui Cadangan Minyak Global Kritis, Desak Kesepakatan dengan Iran Buka Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk pertama kalinya mengakui bahwa cadangan minyak global berada dalam kondisi kritis. Pengakuan ini memaksa Washington untuk menerima persyaratan yang diajukan Iran dalam sebuah perjanjian kerangka kerja yang bertujuan mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz.

Dalam pernyataannya di sela-sela KTT G7 di Prancis, Rabu (17/6) waktu setempat, Trump memperingatkan bahwa tanpa kesepakatan dengan Teheran, dunia akan menghadapi kekacauan akibat menipisnya cadangan minyak. Ia menyebutkan bahwa persediaan minyak global diperkirakan hanya akan bertahan dalam waktu sekitar empat pekan ke depan.

“Kita akan kehabisan cadangan dalam waktu sekitar empat minggu,” ujar Trump kepada wartawan. “Anda tahu, ada cadangan di seluruh dunia, dan kita akan benar-benar kehabisan, dan akan ada saatnya Anda tidak akan bisa mendapatkannya,” imbuhnya.

Presiden AS itu juga mengakui bahwa serangan militer yang terus berlangsung tidak akan mampu membuka kembali Selat Hormuz jalur air strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Menurut Trump, selama operasi militer berlanjut, kapal-kapal pengangkut minyak tidak akan bisa berlayar dengan aman.

“Jika kita terus membom, kapal-kapal itu tidak akan bisa berlayar,” katanya, merujuk pada konsekuensi yang akan timbul jika perjanjian dengan Iran tidak segera terwujud.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menggarisbawahi efektivitas strategi Iran dalam memberlakukan pembatasan di Selat Hormuz, yang biasanya dilalui oleh sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia. Sebelumnya, para pejabat Iran secara konsisten menyatakan bahwa penutupan selat tersebut merupakan tindakan defensif yang sah sebagai respons terhadap agresi tanpa provokasi.

Sementara itu, pernyataan Trump muncul di tengah proses penyelesaian nota kesepahaman antara AS dan Iran. Kesepakatan tersebut tidak hanya mengakhiri perang dan operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, tetapi juga mengatur pencabutan blokade angkatan laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh.