Pemerintah Proyeksikan Hemat Rp1 Triliun per Bulan dari Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah memproyeksikan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp1 triliun setiap bulan melalui efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka tersebut setara dengan potensi penghematan Rp12 triliun dalam satu tahun penuh.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa perhitungan itu mengacu pada hasil rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu. “Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Efisiensi ini ditempuh melalui sejumlah langkah perbaikan tata kelola. Pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, menghitung ulang besaran insentif bagi SPPG yang semula Rp6 juta per bulan, serta memfokuskan sasaran penerima MBG pada kelompok yang paling membutuhkan.

“Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” kata Qodari menambahkan.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pelaksana program MBG kini tengah mengkaji penerapan efisiensi tersebut selama periode libur sekolah. Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran MBG dalam APBN tahun anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa program MBG akan difokuskan kepada kelompok yang dinilai paling memerlukan intervensi gizi. Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6). Kelompok sasaran prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Sementara itu, siswa SMA, terutama yang berasal dari kategori mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target penerima MBG.

Agustina menambahkan bahwa setelah penyusunan ulang penerima manfaat rampung, BGN akan berkonsentrasi pada penataan tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan bahwa jumlah SPPG saat ini telah melampaui target awal. Dari rencana sekitar 21 ribu titik, kini tercatat 27.877 titik, atau terdapat kelebihan 6.877 titik.