Mentan Amran Peringatkan Produsen Benih: Jangan Coba-Coba Main-Main dengan Anggaran Rp9,95 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh produsen dan penyedia benih perkebunan agar tidak berani bermain-main dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang menyangkut kualitas, jumlah, dan ketepatan distribusi benih kepada petani. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran, mulai dari pencoretan status sebagai mitra hingga pemrosesan secara hukum.

“Saya minta semua bekerja dengan baik. Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi. Kami minta Satgas, aparat penegak hukum, KPK, TNI, dan Polri ikut mengawal,” ujar Mentan Amran dengan tegas.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Auditorium F Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026. Acara itu dihadiri oleh 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Mentan Amran menjelaskan bahwa pengawasan ketat diberlakukan karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Menurut Mentan, seluruh penyedia benih wajib bertanggung jawab penuh terhadap kontrak yang telah disepakati dan memastikan benih yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa agar setiap bantuan benih dapat dipantau secara real time.

“Kami akan cek langsung sampai ke lapangan. Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ujar Mentan Amran.

Di sisi lain, Mentan Amran juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat atau pihak mana pun.

“Kalau ada yang mengaku keluarga saya, orang dekat saya, atau merasa dibacking oleh siapa pun, langsung saya batalkan. Tidak ada perlakuan khusus. Presiden juga sudah menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengatakan pemerintah akan menerapkan sistem evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik akan diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar akan dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist. Kami ingin program ini benar-benar menghasilkan benih berkualitas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan nasional,” katanya.

Mentan Amran menekankan bahwa produsen benih merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Anda adalah mitra strategis pemerintah. Kalau bekerja benar, Anda membantu petani dan membantu negara. Tetapi kalau bermain-main, kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete. Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.