Digitalisasi Perlinsos Diperluas ke 42 Daerah, Luhut Klaim Proses Bansos Kini Hanya Hitungan Menit

Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) resmi menghadirkan sebuah wadah baru bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial secara lebih mudah dan cepat melalui sistem digital yang terintegrasi. Inisiatif ini digagas oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan negara.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah keberhasilan piloting Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut kemudian menjadi dasar untuk memperluas penerapan sistem digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi di seluruh Indonesia.

Ketua KPTDP, Luhut B. Panjaitan, menjelaskan bahwa sistem Perlinsos dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran bantuan sosial. Masyarakat cukup memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan verifikasi wajah untuk dapat mengakses layanan tersebut.

Selain kemudahan prosedur, digitalisasi ini juga membawa efisiensi yang signifikan. Proses pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Luhut menambahkan, langkah ini mampu menghemat pengeluaran negara hingga Rp150.000 per transaksi.

“Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut dalam rapat KPTDP di Gedung Soedjono Djoened, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Luhut, sistem digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan sosial. Ke depannya, seluruh sektor pelayanan publik direncanakan akan terintegrasi dalam sistem yang sama. Ia juga membuka kemungkinan penerapan data digital untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan kebijakan yang akan ditetapkan.

“Oh enggak (cuma bansos), ini akan semua (sektor) kena. Ya MBG saya kira nanti kita lihat kebijakan gimana. Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” pungkas dia.

Dalam pelaksanaannya, KPTDP menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Sebanyak 60.000 pendamping disiapkan untuk membantu proses pendaftaran sekaligus menjembatani kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital. Mereka tidak hanya mendaftar, tetapi juga menyampaikan sanggahan yang menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan layanan di 42 kabupaten/kota lainnya.