Golkar Desak Pemerintah Manfaatkan Damai AS-Iran untuk Turunkan Harga Minyak dan Subisidi BBM

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyambut positif kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak menyia-nyiakan momentum ini untuk diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi kepentingan rakyat.

“Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

Sarmuji mencontohkan, sinyal pasar telah berbicara lebih cepat dari kalkulasi apa pun. Harga minyak Brent langsung merosot hampir empat persen ke kisaran 83,92 dolar AS per barel pada perdagangan Senin pagi, turun dari penutupan Jumat di kisaran 87,33 dolar AS per barel. Penurunan ini, menurutnya, menjadi indikator awal yang harus segera ditindaklanjuti.

Ia merinci sejumlah langkah konkret yang dinilai mendesak. Pertama, pemerintah perlu melakukan perbaikan fiskal dengan mengevaluasi dan menyesuaikan subsidi energi secara bertahap seiring normalisasi harga minyak global. Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan bahwa ruang fiskal yang selama ini tergerus pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kini terbuka kembali dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.

Kedua, meredanya premi risiko geopolitik memungkinkan biaya impor minyak dan gas menjadi lebih efisien. Hal ini, menurut Sarmuji, akan berdampak langsung pada penurunan biaya produksi domestik dan tekanan inflasi. Ketiga, pembukaan penuh Selat Hormuz harus segera dimanfaatkan untuk memperlancar rantai pasok ekspor-impor yang selama berbulan-bulan terganggu, sekaligus memangkas biaya logistik internasional yang membebani pelaku usaha.

Keempat, Indonesia perlu menggenjot ekspor nonmigas ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang selama ini terdampak konflik. Sarmuji mencontohkan, kesepakatan dagang dengan Iran di sektor produk pertanian dan manufaktur yang sempat tertunda harus segera dijalin kembali.

Sarmuji menekankan bahwa kesepakatan ini bukan hanya kemenangan bagi kedua negara yang bertikai, melainkan juga bagi tatanan multilateral dan peran aktif diplomasi negara-negara berkembang. Pakistan, bersama Turki, Qatar, dan Arab Saudi, memainkan peran kunci sebagai fasilitator dalam proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini.

“Ini membuktikan bahwa jalur diplomasi, sekalipun sulit dan berliku, selalu lebih bermartabat daripada perang,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa perdamaian di atas kertas harus segera diterjemahkan ke dalam pemulihan ekonomi yang nyata. Menurutnya, perang AS-Iran telah meninggalkan luka ekonomi yang dalam, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Kami berharap kesepakatan damai ini segera berdampak pada penurunan harga minyak dunia yang selama ini terdampak oleh eskalasi konflik dan penutupan Selat Hormuz. Harga minyak yang tinggi membebani APBN kita melalui subsidi BBM yang membengkak, menekan daya beli masyarakat, dan menambah tekanan inflasi. Normalisasi harga energi dunia adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia,” ucap Sarmuji.

Ia menambahkan, dampak ikutan dari konflik ini tidak berhenti pada harga minyak. Gangguan rantai pasok global yang dipicu penutupan Selat Hormuz telah mendorong lonjakan biaya logistik dan pengiriman internasional, yang pada akhirnya dirasakan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Di luar agenda jangka pendek, Sarmuji menekankan satu pelajaran struktural yang tidak boleh dilupakan meski situasi sudah membaik. Krisis Selat Hormuz telah mengekspos celah dalam ketahanan energi Indonesia ketika satu titik strategis tersumbat.

“Perdamaian ini tidak menghapus kerentanan itu. Justru sekarang, dalam situasi lebih tenang, adalah waktu yang tepat untuk membangun ketahanan yang sesungguhnya. Kita harus mendiversifikasi sumber energi dan tidak boleh terlalu bergantung pada satu atau dua negara pemasok saja. Pemerintah perlu menjajaki alternatif sumber energi baru dari berbagai kawasan dan berbagai mitra agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak membuat kita tak berdaya,” ujar Sarmuji.

Ia mendorong pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah secara lebih luas, termasuk Iran, untuk membangun kemitraan jangka panjang di bidang energi dan perdagangan nonmigas. “Golkar berharap kesepakatan ini menjadi titik awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil, adil, dan damai, bukan hanya gencatan senjata di atas kertas,” imbuhnya.