KSP Dudung Terima Masukan Mahasiswa UB soal Ketahanan Pangan hingga Evaluasi Program MBG

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, secara langsung menerima dan mendengarkan kritik, masukan, serta usulan solusi dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Malang, dalam sebuah diskusi yang membahas berbagai isu strategis nasional. Mulai dari ketahanan pangan, visi Indonesia Emas 2045, hilirisasi riset, hingga evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pokok bahasan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Dalam keterangan yang diterima pada Minggu (14/6/2026), Dudung menilai bahwa pemikiran yang disampaikan para mahasiswa berada pada level strategis. Ia menekankan bahwa para mahasiswa tidak hanya mengkritisi persoalan di permukaan, melainkan juga mampu membedah akar masalah dari berbagai kebijakan publik.

"Pemikiran mahasiswa berada pada level strategis yang sangat intelektual karena tidak sekadar mengkritisi permukaan masalah, melainkan membedah akar persoalan tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah," ujar Dudung.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi tersebut datang dari mahasiswa yang mempertanyakan arah transformasi ekonomi Indonesia. Aldian Adam Faris, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, menyoroti pentingnya diversifikasi pangan yang berbasis pada karakteristik lokal dan komunitas adat. Ia juga mengangkat ancaman krisis iklim terhadap produktivitas lahan pertanian dan keberlanjutan pangan nasional.

"Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan?" tanya Aldian.

Menanggapi hal itu, Dudung menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan. Menurutnya, jika persoalan ekologis tidak segera diatasi, hal itu akan menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan di masa depan.

"Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan," katanya.

Dudung menambahkan, pemerintah melalui kementerian terkait tengah menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim, mulai dari pengelolaan air hingga rehabilitasi infrastruktur irigasi.

Sementara itu, Naufal Syahfahlevie Samosir, mahasiswa lainnya, menyoroti tantangan regenerasi petani dalam mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai pembangunan infrastruktur pertanian tidak akan optimal tanpa strategi jangka panjang yang mampu menarik minat generasi muda ke sektor agraria.

"Tanpa regenerasi petani yang kuat, cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan," ujarnya.

Dudung mengakui bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 40 tahun. Menurutnya, modernisasi teknologi pertanian menjadi salah satu kunci agar sektor tersebut kembali diminati oleh generasi muda.

Di sisi lain, Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem menyoroti kesenjangan antara kualitas riset akademik dengan implementasinya di dunia industri. Ia meminta pemerintah untuk memperkuat ekosistem inovasi melalui dukungan pendanaan, pendampingan kewirausahaan, serta fasilitasi pembentukan perusahaan rintisan berbasis riset.

Menanggapi hal tersebut, Dudung menilai bahwa persoalan hilirisasi sumber daya manusia masih menjadi tantangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi luar biasa, namun masih terbatasnya saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata.

"Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, 'Saya harus ke mana?'. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas," ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa hasil diskusi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan perumusan kebijakan.

Selanjutnya, Farhan Fariz Rizqullah menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mengusulkan agar perguruan tinggi dilibatkan dalam pendampingan teknis serta alokasi anggaran diprioritaskan untuk wilayah dengan tingkat stunting dan kerentanan gizi tinggi.

Dudung mengapresiasi masukan tersebut dan mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Ia mengakui terdapat disparitas kualitas pelaksanaan di sejumlah daerah, termasuk temuan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," tegas Dudung.

Ke depan, pemerintah akan menata ulang program tersebut melalui tiga pilar utama, yakni standardisasi mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, serta ketepatan sasaran dengan memprioritaskan daerah dengan kerentanan gizi tinggi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, mahasiswa dan perguruan tinggi juga akan dilibatkan secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan.

Menutup diskusi tersebut, Dudung menegaskan bahwa seluruh masukan dari mahasiswa Universitas Brawijaya tidak akan berhenti sebagai bahan diskusi semata. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat pembuat kebijakan tertinggi negara.

"Seluruh pemikiran dan catatan kritis ini akan menjadi potret nyata aspirasi berkualitas yang dirumuskan di tingkat pembuat kebijakan tertinggi negara demi kemajuan ketahanan nasional," ujarnya.