Kepala BGN: Efisiensi Anggaran MBG Tidak Kurangi Jumlah Penerima Manfaat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ia tempuh dalam kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi anggaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski enggan merinci secara pasti berapa besar target penghematan yang akan dicapai hingga akhir tahun, Nanik memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah penerima manfaat program MBG. Ia menyebutkan, anggaran program yang semula dialokasikan sebesar Rp335 triliun telah dipangkas menjadi Rp268 triliun, dan pihaknya masih berupaya untuk menekan angka tersebut lebih lanjut.

"Meskipun anggaran kami sekarang sudah dipotong dari Rp335 triliun menjadi tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa diturunkan lagi. Namun efisiensi tidak mengurangi sasaran penerima manfaat," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Untuk merealisasikan efisiensi tersebut, Nanik memaparkan empat strategi utama. Pertama, penyesuaian fokus penerima manfaat MBG. Berdasarkan data BGN, total penerima MBG mencapai 62,96 juta orang pada awal bulan ini. Nanik berencana untuk mengutamakan kelompok prioritas yang disebut 3B, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan total sekitar 22 juta penerima manfaat.

Langkah ini diambil setelah Nanik berkonsultasi dengan para ahli di bidang anak, dokter anak, dan ahli gizi. Menurutnya, intervensi gizi yang paling efektif dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga usia sembilan tahun.

"Kami akan mengejar ke sana. Karena itu, kemarin kami sampai mengeluarkan ancaman, yakni dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menyalurkan MBG ke kelompok 3B atau diganjar penghentian operasi sementara," katanya.

Kedua, pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. BGN mencatat total SPPG yang telah masuk tahap operasional mencapai 30.231 unit, namun yang benar-benar berjalan hanya sekitar 27.000 unit. Oleh karena itu, Nanik berencana menata dapur yang sudah beroperasi agar dapat berjalan secara penuh. Pemerintah juga akan menghitung ulang kebutuhan SPPG di setiap daerah sebelum mencabut moratorium.

"Jujur, jumlah dapur SPPG saat ini menumpuk di kawasan aglomerasi. Jadi, presiden berpesan bahwa kami harus mengutamakan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dulu," ujarnya.

Ketiga, BGN akan membenahi seluruh dapur SPPG yang telah berdiri dan beroperasi. Nanik memastikan bahwa setiap dapur akan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan perbaikan dan pelatihan bagi para pekerja SPPG agar kualitas MBG yang dihasilkan tetap terjaga.

"Artinya, kalau ada dapur yang tidak sesuai standar, tentu kami akan hentikan operasinya sementara," katanya.

Terakhir, program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan direalisasikan melalui skema alternatif, yakni campuran antara dana pemerintah dan swasta. Nanik menyampaikan bahwa langkah ini penting agar program tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Skema alternatif yang dimaksud meliputi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau hibah dari negara lain.

"Untuk kawasan 3T, kami akan menggunakan dapur eksisting atau dapur umum untuk program MBG. Intinya, pemerintah tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T," katanya.