Wakil Ketua DPR Prihatin atas Rentetan Kasus Hukum yang Jerat Pejabat Pemerintah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustopa, menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan. Fenomena ini dinilai sebagai alarm keras bagi seluruh aparatur negara untuk kembali mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanat publik.

Beberapa perkara yang menjadi sorotan publik antara lain dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya. Di sisi lain, penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam perkara terpisah turut menambah daftar panjang kasus yang mengemuka. Menurut Saan, rangkaian peristiwa ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan perlunya penguatan sistem pengawasan internal di setiap institusi pemerintah.

“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Politisi dari Partai NasDem itu menilai Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menyuarakan komitmen pemberantasan korupsi dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara sudah seharusnya menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan. “Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” tegasnya.

Saan secara khusus menyoroti kasus yang menimpa mantan Kepala BGN dan Wakil Menteri Imipas. Ia menilai posisi strategis kedua pejabat tersebut menjadikan kasus ini sebagai perhatian serius. “DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” katanya.

Meskipun menyayangkan, Saan menegaskan bahwa proses hukum harus tetap dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia berharap setiap perkara ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut Saan, rentetan kasus ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegagalan individu. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal. Langkah pencegahan, lanjutnya, perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah, kata dia, sangat bergantung pada integritas para penyelenggara negara. “Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.