Menteri PKP Luncurkan Program Bedah Rumah BSPS 2026 di Sulawesi, Alokasi Sultra Naik Hingga 8.973 Unit

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk seluruh wilayah Sulawesi pada tahun 2026, dengan memulai pencanangan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bedah rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi sebanyak 8.973 unit rumah pada Tahun Anggaran 2026, dengan total anggaran mencapai Rp179,46 miliar. Setiap penerima bantuan akan memperoleh dana sebesar Rp20 juta untuk merenovasi atau meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak.

“Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit. Kami berharap ke depan jumlah bantuan dapat terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (30/5/2026).

Pelaksanaan perbaikan rumah dijadwalkan dimulai pada Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Maruarar menambahkan bahwa Kementerian PKP akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Pada acara peluncuran itu, Menteri PKP didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Rombongan juga meninjau langsung kondisi rumah warga penerima bantuan BSPS di kawasan Poasia, Kendari.

Di sisi lain, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada BPS atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data alokasi BSPS tahun 2026, sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk wilayah perkotaan. Peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.

Khusus di Kota Kendari, Kementerian PKP mengalokasikan 548 unit BSPS yang tersebar di 11 kecamatan. Alokasi terbesar berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 73 unit, disusul Kendari Barat 63 unit, Kendari 60 unit, Mandonga 58 unit, Poasia 57 unit, Nambo 54 unit, Abeli 53 unit, Baruga 49 unit, Kambu 37 unit, Wua-Wua 24 unit, dan Kadia 20 unit.

Melalui Program BSPS, Kementerian PKP terus mendorong terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan permukiman yang berkualitas di seluruh Indonesia.