Pemerintah memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akan mengganggu ketersediaan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi listrik melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak berdampak pada pasokan energi. Menurutnya, penguatan produksi kelistrikan dari energi baru terbarukan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya rentan terhadap pergerakan kurs. “Walaupun ada fluktuasi (nilai tukar rupiah), ini tidak akan terganggu ketersediaan energi listrik khususnya,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5) lalu. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat berada di level Rp17.883 pada pukul 15.00 WIB. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah terus mengakselerasi program PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW). Yuliot mengungkapkan, pemerintah akan membangun PLTS di atas lahan seluas 24.000 hektare yang tersebar di Pulau Jawa. Ia menambahkan, proyek ini memerlukan regulasi dasar yang jelas serta ketersediaan lahan yang memadai. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dilakukan, dimulai dengan realisasi 17 GW. “Berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare,” kata Yuliot. Seiring dengan proses verifikasi lahan yang masih berlangsung, pemerintah bersama PT PLN (Persero) juga menyiapkan infrastruktur transmisi dan gardu induk. Hal ini diperlukan untuk menginterkoneksikan pembangkit yang akan dibangun di area tersebut. “Ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan,” jelasnya. Selain PLTS, pemerintah juga menggencarkan program dedieselisasi, yaitu konversi pembangkit berbahan bakar diesel menjadi PLTS. Program ini difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan Indonesia timur seperti Maluku. Sementara itu, strategi lain yang ditempuh adalah pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Yuliot menyebutkan, sejumlah PLTA akan diperbaiki, termasuk PLTA Batang Toru yang memiliki kapasitas 500 megawatt (MW) beserta jaringan transmisinya. “Karena dampak dari bencana Sumatera kemarin, ini ada 8 tiang transmisi yang kita perlu lakukan relokasi. Jadi ternyata relokasi ini kan masuk di dalam kawasan hutan, ya kita juga sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Kehutanan untuk percepatan pergeseran dari tiang transmisi yang terdampak,” paparnya. Di sisi lain, Yuliot juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak akan terganggu meskipun terjadi pelemahan kurs rupiah yang berdampak pada kenaikan harga impor minyak mentah dan BBM. Ia menegaskan, cadangan nasional masih berada di atas batas minimal. “Misalnya untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk Solar CN 48 itu juga di atas cadangan minimal. Dan juga non-subsidi pun kita amankan seperti CN 51, Pertamax, dan juga Pertamax Turbo ini cukup secara nasional,” ungkapnya. Dengan kondisi tersebut, Yuliot memastikan belum ada pembahasan mengenai kenaikan harga BBM maupun listrik di tengah fluktuasi harga minyak mentah internasional dan nilai tukar. Pemerintah akan terus memperkuat pengadaan dalam negeri sebagai langkah antisipasi. “Menurut perhitungan kita kan ada produksi dalam negeri yang kita dorong itu peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kita juga sudah siapkan,” tandasnya.