Kementerian ESDM Siapkan Perpres Percepatan Pembangunan PLTS 100 GW, Butuh Lahan 24.000 Hektar di Jawa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap merealisasikan proyek ambisius pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), sebuah langkah besar dalam transisi energi nasional yang membutuhkan lahan seluas 24.000 hektare.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa tahap awal proyek ini akan difokuskan pada pembangunan fasilitas PLTS berkapasitas 17 GW serta sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS) dengan kapasitas 33 GW. Percepatan proyek ini tengah digodok melalui rancangan peraturan presiden yang saat ini diselesaikan oleh Kementerian ESDM.

"Untuk 100 gigawatt ini, ya kita akan lakukan percepatan. Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Di sisi lain, koordinasi lintas kementerian pun tengah diperkuat. Yuliot menjelaskan bahwa pihaknya saat ini berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan ketersediaan lahan, khususnya di Pulau Jawa, serta menentukan titik lokasi pembangunan yang paling strategis.

"Ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektar. Jadi, 24.000 hektar ini kita akan melakukan verifikasi, ini bersama, nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," kata Yuliot.

Proyek PLTS raksasa ini tidak hanya sekadar menambah kapasitas listrik nasional. Lebih dari itu, program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil. Yuliot menegaskan bahwa target yang dicanangkan Presiden adalah menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu tiga tahun, termasuk program dedieselisasi.

"Arahan dari Presiden tiga tahun untuk ini PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan. Ini yang kita lagi konsolidasikan. Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan ini pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," pungkas Yuliot.