Pemerintah Siapkan PLTS 100 GW di Jawa, Target Gantikan PLTD dalam Tiga Tahun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memulai langkah strategis dengan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang akan dipusatkan di Pulau Jawa. Proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya pada pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini masih beroperasi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa tahap awal proyek ini akan difokuskan pada pembangunan fasilitas PLTS dengan kapasitas 17 GW. Selain itu, pemerintah juga akan mendirikan fasilitas battery energy storage system (BESS) berkapasitas 33 GW guna mendukung penyimpanan energi yang dihasilkan. "Untuk 100 gigawatt ini, ya kita akan lakukan percepatan. Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan ketersediaan lahan serta menentukan lokasi pembangunan yang tepat. Yuliot menjelaskan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan lahan seluas sekitar 24.000 hektar di Pulau Jawa telah siap digunakan. "24.000 hektare ini kita akan melakukan verifikasi, ini bersama, nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," katanya.

Sementara itu, program PLTS 100 GW ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden yang menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu tiga tahun. Yuliot menegaskan bahwa percepatan ini juga mencakup program dedieselisasi, yaitu penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan sumber energi baru terbarukan. "Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan ini pengadaan BBM yang sangat fluktuatif," ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengurangi beban impor bahan bakar minyak yang harganya kerap tidak menentu. Pemerintah terus melakukan konsolidasi lintas kementerian untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.