Sinergi antara pemerintah dan perbankan pelat merah semakin diperkuat untuk mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tampil sebagai penggerak utama dengan mencatatkan realisasi pembiayaan yang melampaui seluruh target awal dalam waktu yang relatif singkat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Pusat BRI guna mengevaluasi sekaligus mengakselerasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dalam pertemuan itu, Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menegaskan bahwa peran perbankan sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi, terutama melalui sektor konstruksi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai produksi rumah subsidi.
Direktur BRI, Hery Gunardi, menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan ini dengan mengedepankan kecepatan eksekusi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan backlog perumahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
"Hari ini saya kedatangan tamu, Pak Menteri PKP, kami berdiskusi tentang bagaimana caranya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi dan juga KUR kepemilikan perumahan. Alhamdulillah, BRI bisa mendukung program ini dengan baik," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI, Sudirman, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Capaian BRI di pasar rumah subsidi terlihat kontras jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data per 25 Mei 2026, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp9,2 triliun, yang terdiri dari sisi supply sebanyak 752 nasabah dengan nilai Rp1,1 triliun dan sisi demand sebanyak 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.
Ara memberikan apresiasi tinggi atas performa bank tersebut yang mampu menguasai lebih dari separuh pangsa pasar nasional. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa ekosistem pembiayaan rakyat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.
"Realisasi KPR dari Bank Rakyat Indonesia mencapai 54 persen dari realisasi nasional. Ini terbesar dari semua bank, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut karena ini menggerakkan ekonomi yang luar biasa," ujar Ara.
Luasnya jangkauan geografis Indonesia menuntut sistem distribusi pembiayaan yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga merata secara kewilayahan. Perseroan memastikan bahwa seluruh jaringan kantor mereka di pelosok daerah telah diinstruksikan untuk melayani nasabah perumahan tanpa terkecuali. Upaya ini dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah melalui skema subsidi pemerintah. Pemerataan akses keuangan menjadi prioritas utama supaya dampak ekonomi dari program perumahan ini dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan lebih dari 7.500 cabang. Artinya, pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kami, sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," kata Hery.
Sementara itu, akselerasi penyerapan dana dari plafon awal sebesar Rp8 triliun untuk tahun ini habis hanya dalam kurun waktu empat bulan. Melihat tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun demi menjaga momentum pemenuhan target pembangunan tahun 2025 dan 2026.
Ara optimistis dengan kekuatan jaringan yang dimiliki BRI, target pembangunan puluhan ribu unit rumah ke depan akan tercapai lebih awal. Selain rumah tapak, pemerintah kini mulai mendorong perbankan untuk memperluas fokus pada sektor rumah susun subsidi bagi masyarakat perkotaan.
"BRI telah menambah kuota dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun karena plafon awal sudah terserap semua pada April lalu. Kami juga meminta BRI mulai fokus pada rumah susun subsidi karena ekosistemnya sudah sangat kuat melalui nasabah PNM dan mikro," kata Ara.
Artikel Terkait
15 Ribu Ton Beras dari Tiongkok Tiba di Kuba di Tengah Krisis Bahan Bakar dan Tekanan Ekonomi
ART Rekrutan Facebook di Surabaya Gasak Emas dan Uang Dolar Majikan Senilai Rp30 Juta
Menteri Hukum Sebut Rencana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Jadi 60 Tahun Sebagai Bentuk Keadilan
SNBT 2026: Banyak Anak Rektor Gagal Lolos, Ketua SNPMB Sebut Seleksi Berintegritas