Wakil Kepala BGN: Keberlanjutan Makan Bergizi Gratis Tergantung Pengawas Gizi dan Juru Masak

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kinerja dua petugas kunci di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu pengawas gizi dan juru masak. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Nanik, selama ini kedua posisi tersebut justru jarang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BGN. Padahal, pada tahun 2026, program MBG akan memfokuskan perhatian pada aspek keamanan pangan atau food safety. Oleh karena itu, BGN kini menggencarkan berbagai kegiatan pelatihan mengenai gizi dan tata kelola memasak bagi para pengawas gizi dan juru masak di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai krusial agar mereka mampu mengelola proses memasak di dapur SPPG dengan baik, aman, dan sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menceritakan pengalamannya saat melakukan inspeksi ke berbagai SPPG. Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu mengungkapkan bahwa banyak dapur SPPG yang kondisinya jauh dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto saat merancang program MBG. Ia mencontohkan, Presiden menginginkan dapur SPPG berupa bangunan baru, namun pada kenyataannya sekitar 80 persen dapur justru menempati bangunan eksisting, seperti bekas rumah, kafe, restoran, bahkan ruko, dengan alasan mengejar target penerima manfaat.

Akibatnya, banyak SPPG yang beroperasi di bangunan sempit dan tidak memenuhi petunjuk teknis (juknis) tentang luas serta tata ruang dapur. Nanik menegaskan bahwa luas dapur seharusnya mencapai 400 meter persegi, namun dalam berbagai sidak, ia justru menemukan dapur yang ukurannya sangat kecil. “Kalau kayak begini belum kejadian (terjadi insiden keamanan pangan), mungkin doa pemiliknya kencang banget, jadi, masih dicintai sama Allah, sehingga belum kejadian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti alur dapur yang kacau akibat ketidaksesuaian tata ruang, yang kerap memicu kontaminasi silang dan insiden keamanan pangan. “Kalau toh itu (bekas) rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis, bukan juknis mengikuti rumah,” tegas Nanik.

Di sisi lain, Nanik menemukan masalah lain yang tak kalah serius, yaitu kurangnya kekompakan antara juru masak dan pengawas gizi. Keduanya sering kali merasa paling benar, sehingga komunikasi di SPPG tidak berjalan baik. “Bagaimana mau aman makanannya kalau pengawas gizi dan juru masaknya tidak pernah akur, bahkan tidak pernah ketemu? Ada dapur yang pengawas gizinya enggak pernah datang. Ada juga pengawas gizi yang datangnya pagi, sementara masaknya sudah selesai. Ditambah kepala SPPG-nya enggak pernah ke dapur,” tutur Nanik yang disambut aplaus peserta sosialisasi.

Nanik mengaku merasa iba setiap mendengar Presiden Prabowo berpidato tentang MBG. Sebab, menurutnya, Presiden tidak mengetahui kondisi riil di lapangan yang masih amburadul. Ia pun bertekad untuk meluruskan peraturan, prosedur operasional standar, dan petunjuk teknis pengelolaan dapur, termasuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan. “Harapannya agar ke depan para pengawas gizi dan juru masak saling bekerja sama dengan baik dalam mengelola dapur SPPG, sehingga bisa memproduksi MBG yang aman, sehat, dan bergizi,” pungkasnya.