Belanja Pemerintah Triwulan I 2026 Tumbuh 21,81 Persen, Indef Sebut Berpotensi Percepat Pembangunan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai lonjakan belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun 2026 sebesar 21,81 persen berpotensi menjadi katalis utama dalam mempercepat pembangunan nasional. Pengeluaran negara yang mencapai Rp815 triliun pada awal tahun tersebut, menurutnya, mencerminkan peran fiskal yang sangat signifikan dalam perekonomian.

Menurut Esther, belanja pemerintah yang bersifat ekspansif pada dasarnya dirancang untuk mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produk domestik bruto (PDB) riil. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran penyaluran anggaran.

"Pengeluaran pemerintah yang lebih besar atau ekspansif umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PDB riil. Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan, namun jika berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran," ujar Esther saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Salah satu pendorong utama capaian tersebut adalah belanja pemerintah yang meningkat drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026, menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi," kata Amalia. Secara historis, pertumbuhan ekonomi pada triwulan yang sama sempat terkontraksi pada 2021, yakni minus 0,69 persen.

Amalia menjelaskan, kinerja konsumsi rumah tangga turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan, seperti Nyepi dan Idulfitri. Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah, seperti diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia yang berada di level 4,75 persen, turut menopang daya beli masyarakat.

Di sisi lain, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi pemerintah pada proyek-proyek prioritas nasional serta investasi swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

Lebih lanjut, Esther mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek berganda dari belanja negara. Ia menekankan bahwa dana yang bersumber dari pajak masyarakat dan penerbitan utang harus diarahkan secara lebih kuat untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah, meskipun masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi, tidak dapat diandalkan sebagai solusi jangka panjang.