Evaluasi Awal WFH ASN Positif, Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Terjaga

Hasil evaluasi pekan pertama kebijakan work from home (WFH) untuk ASN ternyata cukup positif. Demikian disampaikan Menteri PANRB, Rini Widyantini. Penerapannya di instansi pemerintah pusat dinilai berjalan sesuai harapan, bahkan kinerja tetap bisa dipertahankan.

“Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, implementasi di pusat berjalan kondusif. Ia juga menyebut ini bukan pengalaman baru, melainkan bentuk adaptasi dari pola serupa yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 dulu.

“Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif,” tegasnya.

Target kinerja, kata dia, tidak berubah. Yang berubah adalah metodenya. Kementerian dan lembaga dinilainya cepat beradaptasi, menyesuaikan pola kerja dengan karakteristik tugas masing-masing namun tetap berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, Rini menegaskan hal yang tak bisa ditawar: pelayanan publik. Itu prioritas utama. Dari pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan, layanan esensial dilaporkan tetap berjalan normal.

“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelas Rini.

Meski begitu, bukan berarti tak ada kendala. Pemerintah mencatat beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Misalnya, kesiapan infrastruktur digital yang belum seragam di semua instansi. Proses pemetaan jenis pekerjaan mana yang bisa fleksibel dan mana yang harus tatap muka juga masih terus disempurnakan.

“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” aku Rini.

Lalu bagaimana dengan daerah? Untuk ASN di pemerintah daerah, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri yang punya panduan teknis tersendiri. Pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi setempat.

Secara keseluruhan, pekan pertama ini memberi sinyal baik. Tapi jalan masih panjang. Adaptasi dan penyempurnaan jelas masih diperlukan agar transformasi cara kerja ini benar-benar membawa hasil yang optimal.