Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kebijakan harga BBM subsidi yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, keputusan untuk menahan kenaikan itu datang langsung dari atas. Instruksinya dari Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Namun begitu, Purbaya meluruskan satu hal. Prosesnya nggak cuma melibatkan Kementerian Keuangan doang. Ini kerja bareng-bareng, hasil koordinasi dengan sejumlah kementerian lain. Perannya, kata dia, cuma menerjemahkan arahan Presiden menjadi kalkulasi anggaran yang masuk akal. Semua itu tentu dengan mempertimbangkan gejolak harga minyak dunia plus dampak sosialnya di dalam negeri.
"Tapi saya tekankan di sini, itu bukan kerjaan saya sendiri. Itu kerjaan gabungan kementerian yang lain juga. Yang lebih penting lagi, itu semua dikerjakan setelah mendapat arahan dari Pak Presiden,"
ujar Purbaya kepada media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dia mengakui, peran sentral Presiden dalam hal-hal teknis seperti ini seringkali luput dari sorotan. Padahal, koordinasi di bawah komando kepala negara itu krusial. "Jadi saya sering lupa bilang itu. Jadi saya itu cuma tangannya Presiden saja. Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong itu," jelasnya polos.
Lantas, seperti apa prosesnya sebelum kebijakan itu akhirnya ditetapkan? Ternyata, cukup panjang. Purbaya membeberkan, timnya melakukan berbagai simulasi. Mereka menghitung dampaknya terhadap APBN jika harga minyak mentah dunia berada di level USD80, USD90, bahkan sampai USD100 per barel. Hasil kalkulasi inilah yang kemudian jadi bahan diskusi.
"Jadi waktu misalnya BBM kemarin, Presiden tanya begini, bagaimana dampaknya? (Saya jawab) Oke Pak, saya hitung dulu. Dia bilang oke kami hitung. Meeting berikutnya kita buat hitungannya. Harga USD80 per barel gimana? Segini. Harga USD90? segini. Harga USD100? segini,"
kata Purbaya menirukan dialognya dengan Presiden.
Rapat koordinasi pun berlangsung bertahap. Tujuannya satu: memastikan APBN tetap aman meski harga energi global naik. Jadi, keputusan akhir itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Semua sudah melalui pertimbangan matang, dengan berbagai opsi yang disodorkan ke meja Presiden.
"Jadi kebijakan (tidak menaikan BBM) kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan. Jadi kadang-kadang kita menjalankan saja. Kadang-kadang kalau ditanya kita kasih opsi," tutupnya.
Artikel Terkait
Tren Liburan Keluarga Bergeser ke Wisata Alam dan Resort Ramah Anak, Bali hingga Flores Jadi Primadona
35 Persen Peserta Program Magang Nasional Langsung Diterima Bekerja, Pemerintah Targetkan 150 Ribu Peserta di 2026
Wamenaker Tegaskan Karyawan yang Masuk Hari Libur Nasional Wajib Dapat Upah Lembur
Menkes Budi: Jangan Takut Makan Daging Kambing, Kadar Lemak dan Kolesterolnya Lebih Rendah dari Sapi