Tingkat Pengangguran Turun ke 4,85%, Namun Separuh Pekerja Alami Ketidaksesuaian Pekerjaan

Pasar tenaga kerja kita akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Data terbaru mengungkap tren pemulihan yang cukup menggembirakan, meski di balik angka-angka itu masih tersimpan persoalan serius yang butuh perhatian lebih.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil ditekan ke level 4,85 persen pada Agustus 2025. Angka ini jelas sebuah kemajuan. Tak hanya itu, struktur pekerjaan pun perlahan berubah. Proporsi pekerja informal sedikit menyusut, dari 58 persen di tahun sebelumnya menjadi 57,8 persen di 2025. Artinya, lebih banyak orang yang kini masuk ke dalam lapangan kerja formal.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, melihat tren ini sebagai sinyal positif bagi ekonomi pascapandemi.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Namun begitu, Andry yang kerap disapa Asmo langsung menyelipkan catatan penting. “Untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha.”

Di sinilah masalahnya muncul. Kajian Mandiri Institute yang menggunakan data Sakernas BPS justru menemukan fakta yang cukup mencengangkan: satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut vertical mismatch. Singkatnya, mereka bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, entah itu lebih tinggi (overeducated) atau justru lebih rendah (undereducated).

Sekitar 32 persen pekerja masuk kategori undereducated. Ini sejalan dengan realita bahwa sepertiga angkatan kerja kita masih berpendidikan setara SD atau bahkan di bawahnya. Mereka bekerja di posisi yang sebenarnya membutuhkan kualifikasi lebih tinggi.

Kalau dilihat per sektor, kondisi mismatch ini sangat mencolok di bidang pengadaan air dan pertanian. Sektor pertanian didominasi oleh pekerja yang kurang berpendidikan untuk jabatannya. Sebaliknya, sektor pengadaan air justru dipenuhi oleh pekerja yang overeducated.

Lalu ada juga sektor seperti jasa keuangan dan administrasi pemerintahan. Kedua bidang ini justru banyak menarik pekerja dengan pendidikan lebih tinggi. Alasannya bisa ditebak: daya tarik stabilitas kerja dan insentif yang ditawarkan memang lebih baik.

Menanggapi temuan ini, Asmo menegaskan perlunya langkah konkret. Pemerintah dan pelaku industri, menurutnya, harus fokus memperkuat ekosistem penempatan tenaga kerja. Caranya? Melalui program upskilling dan reskilling yang terukur dan tepat sasaran.

“Penguatan link and match, perluasan program pelatihan berbasis kebutuhan sektor, serta intervensi yang tajam di wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pada akhirnya, tim ekonom Bank Mandiri meyakini bahwa perbaikan di pasar tenaga kerja ini bisa jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Syaratnya, perlu konsolidasi kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi yang solid lintas sektor. Hanya dengan cara itulah pemulihan ini bisa dikonversi menjadi pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan punya daya saing di kancah global.