Presiden Prabowo Gelar Rapat Ekonomi di Bogor, Fokuskan Kepentingan Nasional dalam Perundingan AS

MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) membahas strategi ekonomi bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15 Februari 2026) sore. Pertemuan ini digelar untuk memastikan posisi Indonesia dalam berbagai perundingan ekonomi internasional, terutama dengan Amerika Serikat, benar-benar menguntungkan kepentingan nasional.

Fokus pada Kepentingan Nasional

Rapat yang berlangsung di luar jam kerja biasa ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut mendampingi.

Suasana rapat yang intens di kediaman Presiden tersebut menegaskan urgensi dari agenda yang dibahas. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya menjelaskan fokus utama dari pertemuan ini.

“Minggu sore ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri terkait ekonomi ke kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, 15 Februari 2026,” jelas Teddy.

Target Peningkatan Produktivitas dan Rantai Pasok

Lebih lanjut, Teddy memaparkan bahwa Presiden ingin memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat, adalah yang terbaik. Arah kebijakan yang ditekankan sangat jelas, yaitu mendorong keuntungan nyata bagi tanah air.

Pertimbangan strategis jangka panjang tampak menjadi landasan arahan tersebut, dengan fokus pada penguatan struktur industri domestik.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” tuturnya.

Penekanan pada hasil yang konkret dan segera menjadi pesan kunci yang disampaikan dalam ratas tersebut. Teddy menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara nyata oleh Indonesia, tanpa penundaan yang berarti.