Di sisi lain, perhatian Suharyo tidak hanya tertuju pada isu lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyentil fenomena yang kerap menghiasi berita: penangkapan pejabat oleh KPK.
"Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya," katanya dengan nada prihatin.
Menurutnya, sederet kasus itu menunjukkan satu hal: banyak yang lupa bahwa jabatan adalah amanah. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk rakyat. Inilah yang mendorongnya, beberapa waktu lalu, untuk menyuarakan perlunya "pertobatan nasional".
"Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional," ujarnya.
Pertobatan macam ini, lanjutnya, bertujuan mengembalikan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD '45. Dasarnya harus dimulai dari batin: memuliakan Tuhan dan membaktikan hidup bagi sesama. Konsekuensinya, para pejabat perlu mengubah pola pikir secara mendasar.
"Ketika saya menduduki jabatan itu, waktu saya menggunakan jabatan itu kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda," jelas Suharyo dengan penekanan, "jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama."
Artikel Terkait
Gegana dan Anjing Pelacak Dikerahkan untuk Amankan 1.160 Gereja di Ibu Kota
Kemensos Gelontorkan Rp100 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra
Natal di Katedral Jakarta: Lalu Lintas Ramai Lancar, Jemaat Tertib Dijaga Polisi
Korea Utara Pamer Kapal Selam Nuklir, Perlombaan Senjata Bawah Laut Memanas