MURIANETWORK.COM -Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) seharusnya ikut melindungi keamanan siber. Sayangnya, regulasi itu belum efektif, hingga server Pusat Data Nasional (PDN) pun diretas.
Pakar Telematika, Roy Suryo, menjelaskan, UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2022 sebenarnya sudah mengatur sanksi untuk pengelola data yang tidak bisa melindungi keamanannya.
"Meski yang terkena sanksi paling-paling hanya petugas teknis dan bukan penanggung jawabnya," kata Roy, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/6).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mendesak pemerintah segera membentuk aturan turunan dari UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Artikel Terkait
Mengapa Menteri Hukum Supratman Didesak untuk Dievaluasi?
Jebakan Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi: Ancaman Nyata yang Wajib Diwaspadai Pemerintah
Raja Juli Bongkar Isu Ijazah Asli Saat Pidato di Depan Jokowi, Apa yang Terjadi?
Jokowi Ogah Lengser? Ini 5 Alasan yang Bikin Heboh!