Kesepakatan Logam Tanah Jarang AS Terganjal Sentimen Pro-Palestina di Malaysia

Upaya Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pasokan logam tanah jarang pada China menghadapi hambatan tak terduga di Malaysia. Dukungan Washington terhadap Israel memicu penolakan publik terhadap perjanjian senilai USD 96 juta (Rp1,7 triliun) dengan perusahaan tambang Australia, Lynas.

Pada Maret 2026, Departemen Pertahanan AS menandatangani kontrak empat tahun dengan Lynas untuk menambang 17 jenis logam tanah jarang bahan baku vital bagi industri modern, mulai dari ponsel pintar hingga sistem persenjataan canggih. Kesepakatan ini bergantung pada pabrik pengolahan utama Lynas di Gebeng, kota industri di pesisir timur Semenanjung Malaysia, yang merupakan fasilitas pengolahan logam tanah jarang terbesar di luar China.

Namun, berita perjanjian itu memicu reaksi keras di Malaysia, negara yang vokal membela Palestina dan mengecam agresi Israel di Gaza dan Tepi Barat. Masyarakat mendesak pemerintah Kuala Lumpur memblokir kesepakatan atau memastikan logam yang diproses di Gebeng tidak digunakan untuk persenjataan. Lebih dari 50 kelompok non-pemerintah menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyebut risiko Malaysia terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza, mengingat AS adalah pemasok utama senjata Israel.

Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment di Singapura, menilai tuntutan aktivis setara dengan melarang ekspor karet alam ke AS karena bisa digunakan pada kendaraan militer Israel. "Apa yang dituntut para pengunjuk rasa Malaysia setara dengan melarang ekspor karet alam ke AS karena ban-ban tersebut mungkin akan digunakan pada kendaraan Israel di Gaza," ujarnya.

Lynas Kunci Pasokan Disprosium dan Terbium

Sebuah komite parlemen menggelar sidang dengar pendapat pekan lalu untuk menentukan apakah proyek Lynas membahayakan reputasi Malaysia sebagai pendukung Palestina. Pemerintahan Anwar memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk menyatakan sikap resmi. "Bagi warga Malaysia, ini bukan soal logam tanah jarang. Ini soal Palestina," kata Kruemmer.

Aktivis berharap menggunakan kilang Gebeng sebagai alat menekan geopolitik AS. Saingan Washington, China, saat ini menguasai sebagian besar penambangan dan pengolahan logam langka dunia dan telah membatasi ekspor ke Barat. Menurut Kruemmer, Lynas adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang mampu menyuplai disprosium dan terbium dalam jumlah komersial dua logam yang langka di tambang Mountain Pass milik MP Materials di California, proyek andalan AS. "Karena China menghentikan ekspor logam tanah jarang untuk aplikasi militer, Lynas akan menjadi satu-satunya sumber yang tersedia bagi Pentagon untuk saat ini," tambahnya.

Kebutuhan Mendesak bagi Keamanan Nasional AS

Dengan sedikitnya pilihan pasokan di luar China, AS berinvestasi dalam beberapa proyek domestik dan luar negeri, namun butuh waktu bertahun-tahun untuk beroperasi. Meredith Schwartz dari Center for Strategic and International Studies mengatakan Pentagon membutuhkan pasokan terjamin jika China terus menolak akses. "Ini merupakan keharusan keamanan nasional. Proyek yang sudah beroperasi seperti pabrik Lynas di Malaysia sangat strategis bagi AS," ujarnya. Cadangan mineral Australia yang melimpah dan keahlian pertambangan menjadikannya kunci rencana Washington mematahkan monopoli China. Schwartz menyebut pabrik Lynas di Malaysia sebagai "titik kunci" dalam rantai pasokan dari tambang hingga magnet.

Pengumuman kesepakatan Lynas pada Maret tidak menyebutkan apakah bahan yang dijual ke Pentagon akan digunakan untuk senjata. Namun, menurut Kruemmer, keterlibatan Departemen Pertahanan mengindikasikan hal itu. "Jika bahan tersebut tidak untuk keperluan pertahanan, Pentagon tidak akan menandatangani kontrak. Mereka tidak peduli dengan mobil listrik Ford atau peralatan dapur Whirlpool," katanya. Baik Lynas maupun Departemen Pertahanan AS tidak menanggapi permintaan komentar.

Trauma Polusi dan Tekanan Hukum

Perusahaan tambang asing butuh kepercayaan masyarakat setempat, kata Schwartz. Ini menjadi tantangan besar di Malaysia, di mana proyek yang didukung Jepang pada 1980-an meninggalkan limbah radioaktif yang dituding menyebabkan kelainan genetik, kanker, dan kematian. Lynas juga terus dihujani pertanyaan soal penanganan limbah radioaktifnya.

Jika pemerintah Malaysia mencoba menghalangi kesepakatan AS-Lynas, isu lingkungan yang kontroversial bisa kembali mengemuka dan dikaitkan dengan perpanjangan izin pabrik Gebeng, kata Oh Ei Sun dari Singapore Institute of International Affairs. Hukum internasional juga bisa menjadi alat tekanan. Dalam surat kepada Anwar, kelompok aktivis mengutip kewajiban Malaysia memastikan siapa pun di yurisdiksinya menghormati kerangka hukum global. "Pada dasarnya ini soal kemauan politik. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda selalu bisa menemukan alasan," ujar Oh.

Risiko Isolasi vs Keuntungan Politik

Apakah pemerintah benar-benar ingin menggagalkan proyek itu masih dipertanyakan. "Sampai saat ini, Malaysia masih merupakan kekuatan perdagangan utama, tujuan investasi utama di dunia. Begitu Anda melakukan hal-hal seperti itu, Anda akan mengisolasi diri sendiri, dan itu adalah pilihan yang harus diambil pemerintah Malaysia," kata Oh. Di sisi lain, Malaysia kian konservatif dengan partai Islamis yang naik daun, sehingga pemerintah menghadapi tekanan untuk menenangkan mayoritas Muslim. Pemerintahan Anwar bisa meraih keuntungan politik dengan menentang kesepakatan. "Jika saya seorang politisi dan kelangsungan politik adalah tujuan utama, saya bisa melakukan sesuatu untuk memperkuat kredibilitas keagamaan saya. Perjuangan untuk Palestina adalah cara yang sangat tepat dan mudah," pungkas Oh.