Dia memperingatkan, langkah semacam ini pada dasarnya adalah konsolidasi kekuasaan. Memindahkan partisipasi langsung rakyat ke meja perundingan elite DPRD dan parpol justru berisiko besar. Kekhawatirannya, arogansi kepala daerah akan semakin menjadi-jadi.
"Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat. Apalagi jika dipilih DPRD."
Lalu, bagaimana dengan alasan penghematan biaya politik yang kerap digaungkan? Insan justru menepisnya. Dia malah curiga, mekanisme lewat DPRD bisa memakan biaya yang lebih besar.
Logikanya sederhana. Melobi segelintir elite di gedung wakil rakyat, kata dia, tidak akan murah. “Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkasnya.
Jadi, di balik wacana yang terkesan teknis dan prosedural itu, tersimpan pertarungan kepentingan yang nyata. Rakyat atau kekuasaan elite? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban yang tak kunjung jelas.
Artikel ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber.
Artikel Terkait
Pengakuan Yusril: Mundur Demi Gus Dur, Rekonsiliasi Diam-Diam di Balik Pemilu Presiden 1999
Adik Prabowo Bantah Isu Lahan Sawit, Sebut Fitnah dari Pelaku Perusak Lingkungan
Kader PDIP Ditegur Keras Usai OTT KPK: Jangan Mencla-Mencle!
Presiden Prabowo Ingatkan Menteri: Loyalitas Tertinggi untuk Rakyat, Bukan Saya