Wacana Pilkada Lewat DPRD: Manuver Politik atau Solusi?

Gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali menyeruak ke permukaan. Tak cuma jadi perdebatan di kalangan politisi, wacana ini juga memantik keresahan publik.

Isu ini kembali panas setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara. Dalam acara Puncak HUT ke-61 partainya di Istora Senayan, Jakarta, awal Desember lalu, Bahlil melontarkan kembali wacana tersebut di hadapan para kadernya.

Namun begitu, tidak semua pihak melihatnya sebagai ide yang murni untuk perbaikan. Bagi sebagian pengamat, ini lebih mirip permainan elite.

Insan Praditya Anugrah, dosen ilmu politik Universitas Terbuka, punya pandangan yang cukup tegas. Menurutnya, usulan ini tak lebih dari akal-akalan segelintir orang di partai politik.

"Saya rasa usulan pilkada digantikan pemilihan di DPRD hanyalah akal-akalan oknum partai politik dan politisi agar lebih berkuasa. Mereka berdalih ingin kekuasaan lebih terkendali melalui lobi-lobi elite parpol serta menghemat budget politik, seperti tidak perlu berkompetisi melakukan serangan fajar."

Ucapannya itu disampaikan di Jakarta, pada suatu Selasa malam di penghujung tahun 2025. Insan tak berhenti di situ.

Dia memperingatkan, langkah semacam ini pada dasarnya adalah konsolidasi kekuasaan. Memindahkan partisipasi langsung rakyat ke meja perundingan elite DPRD dan parpol justru berisiko besar. Kekhawatirannya, arogansi kepala daerah akan semakin menjadi-jadi.

"Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat. Apalagi jika dipilih DPRD."

Lalu, bagaimana dengan alasan penghematan biaya politik yang kerap digaungkan? Insan justru menepisnya. Dia malah curiga, mekanisme lewat DPRD bisa memakan biaya yang lebih besar.

Logikanya sederhana. Melobi segelintir elite di gedung wakil rakyat, kata dia, tidak akan murah. “Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkasnya.

Jadi, di balik wacana yang terkesan teknis dan prosedural itu, tersimpan pertarungan kepentingan yang nyata. Rakyat atau kekuasaan elite? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban yang tak kunjung jelas.

Artikel ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber.