Apa Yang Terjadi Jika Indonesia Darurat Militer? SIMAK!

MURIANETWORK.COM - Gelombang demonstrasi di berbagai daerah terus memanas dalam beberapa hari terakhir. 

Massa bertindak anarkis hingga bentrok dengan aparat pun tak terelakkan.

Di Jakarta, sejumlah fasilitas umum seperti halte dibakar. Sementara itu, di daerah lain, gedung DPRD hingga kantor Polda ikut menjadi sasaran amuk demonstran.

Korban luka terus berjatuhan akibat kericuhan ini. 

Kasus paling ramai dibicarakan adalah seorang ojol yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Di tengah situasi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit menegaskan, negara memiliki garis batas tegas antara hak konstitusional warga dalam berdemonstrasi dan tindakan kriminal.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Di media sosial juga ramai video saat Kapolri memerintahkan jajarannya agar tak segan menembak peluru karet ke massa yang berani menerobos ke asrama Mako Brimob.

Lebih lanjut, di tengah eskalasi situasi ini, sejumlah pengguna di media sosial juga melaporkan fitur siaran langsung TikTok tiba-tiba hilang di Indonesia.

Situasi ini memicu spekulasi liar di masyarakat, termasuk kemungkinan diberlakukannya darurat militer. Potensi ini bahkan blak-blakan diunggkap Guru Gembul.

Apa yang Terjadi jika Darurat Militer?

Melansir dari laman Hukum Online, darurat militer berlaku dalam situasi besar. 

Misalnya perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit, bencana dunia, hingga kekacauan sipil atau kudeta.

Di Indonesia, aturan ini diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. 

Perppu inilah yang menjadi dasar hukum saat negara menetapkan darurat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian wilayah RI dalam keadaan bahaya.