Puan Maharani Tekankan Peran Strategis Parlemen Wujudkan Inklusi Sosial dan Kurangi Ketimpangan di Forum MIKTA

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi menyampaikan pidato penting mengenai peran parlemen dalam memajukan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan global. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan.

Dalam pidatonya, Puan menyoroti fakta bahwa ketimpangan global masih menjadi tantangan besar. Dia menilai manfaat globalisasi belum dirasakan secara merata, sementara masyarakat miskin justru lebih banyak menanggung risikonya. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya komitmen global untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

"Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama semua negara untuk menegakkan martabat manusia. Seiring dengan perubahan masyarakat, kami sebagai anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok berisiko dan mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih luas," tegas Puan dalam keterangan tertulisnya.

MIKTA Sebagai Wadah Kerja Sama Kekuatan Menengah

Forum MIKTA merupakan sebuah aliansi yang terdiri dari lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA sendiri menjadi platform strategis bagi pimpinan lembaga legislatif dari kelima negara tersebut untuk berdialog.

Pada forum kali ini, pembahasan difokuskan pada dua topik utama. Sesi III membahas peran parlemen dalam menyertakan masyarakat rentan dan mengurangi ketimpangan, sedangkan Sesi IV mendalami peran parlemen untuk mendorong integrasi sosial guna mengatasi polarisasi di masyarakat.

Kebijakan Sosial dan Pendidikan sebagai Pilar Inklusi

Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan sosial harus menjadi instrumen utama untuk menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Dia menyatakan komitmen Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat paling rentan, selaras dengan prinsip-prinsip SDGs.

Lebih lanjut, Puan menempatkan pendidikan sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan inklusi sosial. "Kami meyakini bahwa inklusi dibangun dari ruang kelas yang mengajarkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan pembentukan karakter. Hal ini yang akan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan," jelasnya. "Untuk itu, parlemen harus memastikan alokasi sumber daya pendidikan dapat menjangkau seluruh siswa tanpa terkecuali."

Komitmen Indonesia pada Pembangunan Inklusif Jangka Panjang