Larangan Thrifting 2025: Solusi DPR & Pemerintah Bantu Pedagang Beralih Usaha

- Sabtu, 08 November 2025 | 06:35 WIB
Larangan Thrifting 2025: Solusi DPR & Pemerintah Bantu Pedagang Beralih Usaha

Pendampingan ini dinilai sebagai bentuk afirmasi yang dapat membuat pedagang thrifting ikhlas beralih ke penjualan produk UMKM dalam negeri.

Peralihan Usaha ke Berbagai Sektor

Saleh juga menyarankan agar opsi peralihan usaha tidak terpaku hanya pada sektor tekstil. Pemerintah harus memfasilitasi jika pedagang ingin beralih ke bidang lain seperti elektronik, furniture, sembako, perikanan, atau peternakan.

"Bisa saja ada yang tertarik pada usaha elektronik, furniture, sembako, perikanan, sayuran, buah, susu, ternak, atau jenis-jenis produk lain. Selain baru, tentu mereka juga membutuhkan dukungan agar usaha tersebut bisa berjalan sehingga berkembang dan menguntungkan," kata Saleh.

Ia menegaskan, "Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan."

Arahan Presiden Prabowo untuk Substitusi Produk Lokal

Kebijakan ini sejalan dengan arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto. Usai rapat terbatas di Istana Negara yang dihadiri sejumlah menteri koordinator dan Menteri UMKM Maman Abdurachman, Presiden mendorong substitusi produk lokal sebagai solusi.

"Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi," ujar Maman.

"Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita," sambungnya.


Halaman:

Komentar