Efektivitas kebijakan kolaboratif ini terbukti dengan data dari PPATK. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan angka transaksi judol hingga 57% dan penurunan nilai deposit pemain hingga 45% pada tahun 2025.
"Data ini berbicara. Ini merupakan indikator keberhasilan yang kuat dan membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah sudah sangat tepat sasaran," ujar Farah.
Judol Jadi Prioritas Nasional di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Farah juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah menjadikan isu judol sebagai prioritas nasional. Ia menegaskan akan mengawal kasus judol hingga tuntas.
"Sikap Presiden yang menyebut judol sebagai 'kejahatan terorganisir lintas negara' sangat tepat. Ini secara resmi mengangkat isu judol dari sekadar masalah sosial-kriminal biasa menjadi ancaman serius," jelasnya.
Farah berkomitmen untuk mendukung langkah diplomasi pemerintah dengan negara-negara sahabat guna memberantas sindikat judi online internasional hingga ke akar-akarnya.
Sebelumnya, Menkominfo Meutya Hafid mengungkapkan bahwa total situs dan konten terkait judol yang berhasil ditutup mencapai 2.458.934, dengan jumlah situs yang dilenyapkan hingga lebih dari 2,1 juta.
Artikel Terkait
Mantan Dirjen Buka Suara: Chromebook Gagal Total di Daerah 3T
Bayi Ditemukan Tewas Termutilasi, Diduga Dibunuh Ibunya di Jember
Ganjil-Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Selama Libur Nataru 2025-2026
Anggota DPR Desak Pemerintah Tegas Usai Aksi Bintang Film Dewasa Lecehkan Bendera Indonesia