Status Hukum Jabatan Ketua MK Suhartoyo: Penjelasan Lengkap Kontroversi dan Klaim Ketidaksahan

Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menyatakan bahwa jabatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak sah. Pernyataan ini memicu kontroversi hukum mengenai kepemimpinan di lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Pernyataan Resmi Wakil Ketua MK Saldi Isra

Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak membatalkan jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. "Putusan PTUN tidak pernah menyatakan pengangkatan Bapak Suhartoyo sebagai ketua tidak sah," jelas Saldi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Menurut penjelasan resmi MK, proses pemilihan Suhartoyo telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Institusi ini menegaskan tidak ada pelanggaran aturan dalam proses pemilihan tersebut.

Dasar Hukum Klaim Ketidaksahan

Muhammad Rullyandi sebelumnya telah mengirim surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi yang menyoroti proses pengangkatan Suhartoyo. Pakar hukum ini berargumen bahwa pengangkatan tersebut tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat 4 dan Undang-Undang MK Pasal 4 Ayat 3.