Komisi X DPR Minta Kurikulum Pencegahan LGBT di SD Dikaji Ulang

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta rencana Kementerian Agama memasukkan materi pencegahan LGBT ke dalam kurikulum sekolah dasar sejak kelas IV dikaji secara hati-hati. Menurutnya, aspek psikologis anak harus menjadi pertimbangan utama.

"Tentu kita semua memiliki kepedulian yang sama untuk melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Namun, memasukkan kurikulum pencegahan LGBT secara spesifik mulai kelas 4 SD, menurut saya perlu dikaji secara sangat hati-hati, baik dari aspek pedagogis, psikologis anak, maupun substansi materinya," kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Legislator Partai Golkar itu menegaskan bahwa pendidikan di tingkat SD seharusnya lebih menitikberatkan pada penguatan karakter. Ia menyebut nilai-nilai agama, moral, serta pemahaman tentang hidup sehat dan tanggung jawab perlu menjadi prioritas.

"Pendidikan tingkat SD mestinya lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter, seperti penghormatan terhadap nilai agama dan moral, menjaga diri, memahami batasan dalam pergaulan, serta membangun perilaku hidup yang sehat dan bertanggung jawab sesuai usia anak," ujarnya.

Hetifah juga menekankan pentingnya memberikan anak pengetahuan untuk mengenali dan melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian materi LGBT terlalu dini berpotensi menimbulkan kebingungan pada anak.

"Jadi, pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, termasuk mengajarkan anak untuk mengenali dan melindungi diri dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun perilaku seksual yang menyimpang tanpa harus memberikan materi yang terlalu dini atau berpotensi menimbulkan kebingungan pada anak," jelasnya.

Ia berharap perlindungan anak tetap tercapai tanpa mengorbankan proporsionalitas dan komprehensivitas proses pendidikan. "Harapannya, perlindungan anak tetap tercapai, sekaligus memastikan proses pendidikan berlangsung secara proporsional, komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik," pungkasnya.