Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah dan Tempat Penitipan Anak Prancis Menguak Celah Sistem

Serangkaian dugaan kasus kekerasan seksual dan fisik di sekolah dasar serta tempat penitipan anak di Prancis membuka persoalan mendalam dalam sistem pengawasan anak. Politisi berjanji melakukan reformasi, namun para pakar menilai langkah yang direncanakan belum menyentuh akar masalah.

Sejak 8 April 2026, Charlotte yang namanya dirahasiakan demi melindungi putranya merasa emosinya mati rasa. Namun dengan mati rasa itu, ia justru bisa bertahan. Hari itu, putranya yang berusia 4 tahun mengatakan bahwa seorang staf pendamping di sekolah bernama Ryan telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Peristiwa itu terjadi di SD Gustave Bienvetu di Colombes, pinggiran Paris.

"Awalnya, saya pikir saya salah paham. Rasanya tidak terbayangkan hal seperti ini bisa terjadi pada anak saya. Ketika akhirnya saya sadar apa yang terjadi, rasanya seperti langit runtuh menimpa saya," kata Charlotte kepada DW.

Charlotte dan suaminya melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah dan kantor wali kota. Staf pendamping tersebut langsung diskors tak lama setelahnya.

Keterlambatan Respons Pihak Berwenang

Namun, menurut Charlotte, tindakan lain tidak diambil secepat yang seharusnya. "Menurut hukum, kantor wali kota seharusnya segera melapor ke kejaksaan, tetapi mereka baru melakukannya dua minggu kemudian," katanya. Ia menambahkan, keluarga lain di sekolah itu juga seharusnya segera diberi tahu. Karena tidak dilakukan, mereka mengajukan laporan atas dugaan kekerasan seksual dan memberi tahu orang tua lain.

Dua keluarga lain juga mengajukan pengaduan terhadap Ryan. Satu melaporkan dugaan tindakan mempertontonkan diri secara seksual, karena anak mereka diduga menyaksikan kejadian yang melibatkan putra Charlotte. Seorang anak lain juga melaporkan mengalami kekerasan seksual oleh staf pendamping tersebut.

Pemerintah kota membantah tuduhan Charlotte. "Kejaksaan diberi tahu setelah waktu yang tidak bisa dipersingkat, karena laporan harus disusun secara adil dan tepat," tulis kantor wali kota dalam email. Mereka menambahkan bahwa bantuan telah diberikan kepada keluarga terdampak.

Namun Anne, salah satu pendiri SOS Periscolaires kolektif yang mendata laporan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di tempat penitipan dan sekolah dasar mengatakan pihak berwenang di berbagai wilayah Prancis kerap lambat merespons. "Ini pola yang berulang. Kami melihatnya dalam banyak dari lebih 500 kasus kekerasan seksual atau fisik yang kami catat sejak organisasi kami berdiri pada 2021," katanya kepada DW.

Celah dalam Perekrutan Staf Pendamping

Anne menilai sektor staf pendamping sekolah di Prancis telah menjadi celah yang bisa dimanfaatkan predator, karena proses perekrutannya sangat mudah. "Staf nonpengajar dikelola oleh kantor wali kota atau perusahaan eksternal. Dalam kasus yang kedua, yang menurut kami mencakup sekitar 40%, petugas pendamping anak di area bermain tidak wajib mendapat pelatihan dan riwayat kriminal mereka tidak harus diperiksa," jelasnya. Upah yang sangat rendah membuat sektor ini sulit menarik tenaga kerja yang benar-benar memenuhi kualifikasi.

Jean-Michel Bocquet, dosen ilmu pendidikan di University Sorbonne Paris Nord dan Catholic University of Paris, mengatakan kondisinya juga tidak jauh lebih baik ketika kantor wali kota yang bertanggung jawab. "Dalam skema itu, staf pendamping cukup mengikuti pelatihan empat minggu, yang awalnya dibuat untuk pendamping perkemahan musim panas," katanya. "Bagaimanapun, menurut penelitian kami, profil yang lebih disukai untuk pekerjaan ini adalah laki-laki yang berwibawa dan punya selera humor, bukan perempuan yang berempati. Itu meningkatkan peluang masuknya predator seksual ke pekerjaan ini."

Jerome Camus, sosiolog dari University of Tours, mengatakan situasinya memburuk secara bertahap. "Reformasi sekolah pada 2013 memperpendek jam belajar dan memperpanjang waktu di luar pelajaran. Akibatnya, kini kami membutuhkan 2 juta staf pendamping, bukan 1 juta," jelasnya. "Selain itu, hingga 1980-an, waktu luang di sekolah dimaksudkan untuk memberi anak-anak akses ke kegiatan budaya. Waktu itu dipandang sebagai ruang kebebasan. Sekarang, tugas staf nonpengajar sering kali hanya mengawasi anak-anak. Artinya, kualifikasi yang dibutuhkan menjadi sangat minim."

Kasus di Paris Memicu Perhatian Luas

Perlakuan buruk oleh staf pendamping sekolah baru mendapat perhatian luas pada September 2025, setelah kasus-kasus pertama terungkap di Paris. Kantor Kejaksaan Paris mengatakan kepada DW bahwa jumlah laporan pelecehan oleh staf nonpengajar di seluruh Paris meningkat cepat sejak saat itu dan kini telah mencapai lebih dari 100. Sejumlah kasus kini sedang berjalan di pengadilan. SOS Periscolaires mengetahui setidaknya ada 70 pengaduan resmi terhadap staf pendamping sekolah di seluruh Prancis.

Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire, yang baru terpilih pada Maret, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa lebih dari 130 petugas pendamping anak di area bermain telah diskors sejak awal tahun 2026. Sebanyak 52 di antaranya diskors karena dugaan kekerasan seksual. Gregoire juga mengumumkan rencana aksi senilai 20 juta euro, yang mencakup audit menyeluruh terhadap sistem saat ini, peningkatan pelatihan dan pemeriksaan latar belakang bagi staf nonpengajar, sistem pelaporan yang lebih efektif, serta dukungan yang lebih baik bagi keluarga terdampak. Langkah-langkah baru itu dijadwalkan mulai diterapkan pada musim gugur tahun ini.

Di tingkat nasional, sejumlah rancangan undang-undang sedang atau akan segera dibahas di parlemen. Sebagian besar berfokus pada penguatan pemeriksaan latar belakang. "Staf yang bekerja dengan anak-anak seharusnya diperiksa melalui basis data nasional yang menunjukkan apakah mereka pernah dinyatakan bersalah melakukan perlakuan buruk terhadap anak, atau apakah mereka pernah menjadi subjek penyelidikan," kata Sylvain Maillard, anggota parlemen dari partai pemerintah Renaissance, kepada DW.

Keraguan atas Kecukupan Reformasi

Namun, Bocquet meragukan langkah-langkah tersebut akan cukup menyeluruh. "Bahkan rencana Paris masih terlalu samar. Staf nonpengajar perlu kualifikasi yang jelas dan mendalam, agar mereka bisa mengenali tanda-tanda ketika rekan kerja menunjukkan perilaku yang tidak pantas," tegasnya. Ia menambahkan, program pelatihan luas harus diterapkan di tingkat nasional. "Kita juga perlu membuat ruang aman khusus di setiap lembaga, tempat anak-anak bisa bicara."

Sementara itu, Charlotte menyerukan perombakan sistem secara nasional. "Staf pendamping harus dibayar dengan layak dan selalu bekerja berdua saat menjaga anak-anak. Pihak berwenang juga perlu memasang kamera di koridor sekolah untuk mengawasi apa yang terjadi," katanya. "Orang tua juga harus mendapat informasi yang lebih baik tentang cara mengenali kemungkinan tanda-tanda kekerasan." Kasus putranya yang berusia 4 tahun kemungkinan akan disidangkan dalam beberapa bulan mendatang.