Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan optimismenya terhadap prospek perekonomian Indonesia, meskipun angka kemiskinan tercatat mengalami peningkatan. Menurut Luhut, kenaikan tingkat kemiskinan yang terjadi kemungkinan besar dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. Namun, ia meyakini dampak negatif dari fenomena tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat dikendalikan melalui sejumlah strategi yang terukur.
“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
Selain efisiensi, Luhut menekankan pentingnya sinergi dalam memanfaatkan bonus demografi sebagai penopang utama laju pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti perlunya kerja sama lintas otoritas untuk mengelola modal demografi tersebut secara optimal, terutama dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita harus betul-betul menyadari semua bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujar dia.
Luhut juga menyebut transformasi digital pemerintahan atau GovTech sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kinerja perekonomian nasional. Teknologi ini, menurutnya, dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti apa yang ia sebut sebagai anomali dalam perekonomian nasional. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Ia berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Artikel Terkait
Fraksi Gerindra Bantah Ada Rapat Khusus Awasi Gibran, Tegaskan Dukungan Penuh ke Pemerintahan Prabowo
IKD Wajib untuk Daftar Bansos, Begini Cara Aktivasi dan Pengajuannya di Portal Perlinsos Digital
Pemerintah Buka Suara Publik Pilih Logo HUT ke-81 RI, Lima Finalis Siap Bersaing
Mantan Dubes Suryopratomo: Ekosistem Sepak Bola Kunci Indonesia ke Piala Dunia