Kementerian Kesehatan bersama jurnal kedokteran internasional The Lancet meluncurkan komisi khusus untuk merancang ulang sistem kesehatan Indonesia, dengan target utama memperluas akses layanan berkualitas hingga ke daerah terpencil. Inisiatif yang diberi nama Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific: Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 ini akan mengandalkan berbagai metode penelitian untuk menyusun peta jalan transformasi kesehatan menuju cita-cita Indonesia Emas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa komisi tersebut diharapkan mendukung empat pilar strategis yang menjadi fondasi visi Indonesia 2045. Keempat pilar itu meliputi peningkatan angka harapan hidup, perpanjangan usia harapan hidup sehat atau Health-Adjusted Life Expectancy (HALE), perluasan cakupan jaminan kesehatan semesta (UHC), serta pengendalian angka kelahiran total (TFR).
“Pertama, kita mau menaikkan angka rata-rata hidup dari 72 ke 76. Sekarang saya 62. Saya mau hidup tidak cuma 10 tahun lagi. Saya mau hidup 14 tahun lagi,” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Senin.
Menkes mengaku bangga Indonesia mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada tahun lalu dan dia optimistis angka harapan hidup di atas 76 bisa dicapai. Ia membandingkan capaian tersebut dengan negara lain. “AS (angka harapan hidupnya) 79. Jadi kita tidak jelek. China saya kira 76 sekarang. Dan China juga, mereka sudah membuat rencana Partai Komunis mereka mau menaikkan (angka) dari 76 ke 78 kalau tidak salah,” ujarnya.
Untuk pilar kedua, pemerintah menargetkan peningkatan HALE dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Sementara itu, dalam hal cakupan jaminan kesehatan, Menkes menyebutkan bahwa secara administratif, UHC Indonesia telah mencakup 99 persen penduduk menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di dunia. Namun, ia menyoroti adanya paradoks karena peringkat Indonesia dalam indikator kesehatan global justru berada di posisi 122.
“Kenapa bisa beda? Definisi jaminan kesehatan semesta Indonesia itu jumlah orang yang memegang kartu BPJS. Padahal bukan itu maksudnya. Anda punya kartu BPJS, pergi ke RS, (tapi) tidak bisa dilayani karena RS-nya tidak siap,” kata Menkes Budi Gunadi.
Menurutnya, makna sejati dari UHC adalah akses setiap warga negara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani masalah finansial. Sementara itu, untuk pilar keempat mengenai angka kelahiran total, pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN.
Budi Gunadi menambahkan, keempat kebijakan strategis tersebut telah dijabarkan menjadi 41 indikator terukur yang harus dicapai pada tahun 2029. Ia berharap seluruh riset yang dilakukan dalam kerangka komisi ini selaras dengan indikator-indikator tersebut. Sebagai contoh, ia menyebut riset mengenai imunisasi HPV dan studi tentang efektivitas penggunaan ultrasound dalam menekan angka kematian ibu dan anak. Seluruh temuan dari penelitian ini rencananya akan dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Regional Health – Western Pacific.
Artikel Terkait
Inggris Hadapi Ghana di Laga Penentu Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026
Stasiun JIS Resmi Beroperasi, Penumpang KRL Harus Transit di Tanjung Priok
Ayahanda Kepala Bakom RI Meninggal Dunia di Usia 79 Tahun
Jepang Hapus Formulir Bea Cukai Kertas di Bandara, Targetkan Sistem Digital Penuh pada 2030